Jokowi Ketemu Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Ini Hasilnya

fin.co.id - 27/08/2021, 20:31 WIB

Jokowi Ketemu Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Ini Hasilnya

Pesawat milik maskapai Citilink terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Ruang di Bandara Sam Ratuangi, Manado, Sulawesi Utara

JAKARTA - Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo diketahui melakukan pertemuan dengan elit parpol koalisi. Yang terbaru, pada Jumat (27/8), Jokowi bertemu dengan beberapa pimpinan lembaga tinggi negara di Istana Negara, Jakarta.

/p>

Hasil pertemuan tersebut disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani. "DPR RI memberikan apresiasi dan dukungan atas upaya pemerintah dalam bertindak cepat mengatasi pandemi serta dampaknya pada bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan budaya," kata Puan di Jakarta, Jumat (27/8).

/p>

Puan menyebut, dalam pertemuan itu, Jokowi menyampaikan perkembangan penanganan pandemi COVID-19. Termasuk program vaksinasi nasional. Saat ini, Indonesia saat ini berada di peringkat ke-7 negara dengan vaksinasi terbanyak di dunia.

/p>

"Semangat gotong royong dalam menghadapi COVID-19 sangat dibutuhkan. Saatnya semua elemen bangsa bersatu melawan musuh bersama ini," jelas Puan.

/p>

Selain itu, lanjut Puan, Presiden Jokowi juga membahas mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang telah berjalan dalam beberapa bulan terakhir. Kebijakan PPKM dinilai berhasil menekan lonjakan kasus COVID-19.

/p>

Puan mengaku meminta pemerintah membuat desain kuat penanganan COVID-19 pada Rancangan APBN 2022. Hal tersebut dinilai penting sebagai antisipasi munculnya varian-varian baru virus COVID-19.

/p>

"Kementerian/lembaga agar menerapkan belanja kebutuhan dengan lebih baik. Sekaligus agar pembangunan prioritas dan pelayanan umum tetap dapat berjalan," tukasnya.

/p>

Dalam pertemuan itu, Jokowi juga mengungkap pembangunan ibu kota negara (IKN) baru akan tetap berjalan. Namun, menunggu waktu yang tepat. Kepada Presiden, Puan menegaskan DPR RI bisa menerima hal tersebut.

/p>

"Namun, agar semua hal terkait regulasi dan teknis bisa dipersiapkan dengan baik dan matang perlu dikoordinasikan lebih lanjut dengan DPR RI," pungkasnya. (rh/fin)

/p>

Admin
Penulis