JAKARTA - Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan. Pemerintah juga secara tegas tetap akan melanjutkan megaproyek tersebut. Meski sebelumnya sudah ada penolakan, jika pembangunan dilakukan di tengah pandemi.
/p>
Anggota Komisi V DPR RI Syahrul Aidi Maazat ikut menyoroti pembangunan infrastruktur Indonesia yang hingga saat ini masih diperbincangkan. Politisi PKS ini mengatakan, semenjak 2020, fraksi PKS sudah menyampaikan penolakan rencana pemerintah terkait pemindahan Ibukota.
/p>
Syahrul juga meminta kepada Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) agar memindahkan anggaran yang bersifat kontraktual untuk menjadi padat karya.
/p>
“Ini akan memberikan efek tidak hanya manfaat dari hasil program atau proyek tersebut. Tetapi program tersebut dilaksanakan melibatkan masyarakat. Jadi masyakarat dilibatkan bekerja dalam pelaksanaan proyek tersebut dan masyarakat mendapat upah,” ujar Syahrul, Selasa (24/8).
/p>
Ia menegaskan, Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) akan tetap dipertahankan di Komisi V DPR RI. Meskipun anggaran di Kementerian PUPR turun. "Ketika membangun infrastruktur betul-betul mengkaji efek ekonominya. Jangan hanya membangun infrastruktur begitu saja,” imbuhnya.
/p>
Menurut Syahrul, bila terus menerus membangun tanpa mengkaji, maka akan menimbulkan beban yang lebih parah. Maka, perlu adanya evaluasi khusus di bidang infrastruktur.
/p>
“Fraksi PKS mengharapkan, bahwa proyek-proyek yang belum terfungsikan mesti dioptimalkan, difungsikan, dan dikejar solusinya. Jangan dibiarkan terbengkalai. Bagiamanapun, yang dibangun adalah duit rakyat dan negara,” tegasnya. (khf/fin)
/p>
