JAKARTA - Pemerintah diketahui menganggarkan senilai Rp Rp 35 - 36 triliun di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 untuk pembelian vaksin. Hal ini kemudian dikaitkan dengan rencana vaksin berbayar atau vaksin mandiri yang beberapa waktu lalu menimbulkan kontroversi di masyarakat.
/p>
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KITA mengakui adanya anggaran vaksin tersebut di dalam RAPBN 2022. Namun apakah vaksin itu nantinya akan menjadi vaksin berbayar atau tidak, menurutnya keputusan ada di ranah Kementerian Kesehatan dan baru akan diputuskan tahun depan.
/p>
"Dalam RAPBN kemungkinan ada vaksin mandiri. Tapi ada pencadangan anggaran vaksin yang masih signifikan Rp 35-36 triliun untuk pengadaan vaksin. Vaksin itu ikuti situasi. Kalau masih wabah pandemi dan itu kemudian mencapai herd immunity kita penuhi gunakan APBN yang artinya gratis ke masyarakat," ungkap Sri Mulyani.
/p>
Namun demikian, hal itu bisa saja menjadi vaksin mandiri, jika nantinya pada tahun 2022, setelah terjadi perubahan situasi pandemi menjadi endemi, serta kebutuhan vaksin dimaksud untuk booster, maka kemungkinan hal itu akan menjadi vaksin mandiri.
/p>
"Seiring perubahan pandemi jadi endemi dan kebutuhan untuk mereka lakukan booster, maka kita kemungkinan dibuka vaksin mandiri," tegasnya.
/p>
Adapun kebijakan vaksin apa yang akan digunakan serta berapa tarif yang akan diterapkan, secara teknis maka itu akan menjadi keputusan Kemenkes.
/p>
"Menkes akan tentukan mereknya apa saja, tapi kita harapkan tahun depan ada vaksin merah putih," pungkasnya. (git/fin)
/p>
