JAKARTA- Bupati Banjarnegara, Jawa Tengah, Budhi Sarwono meminta maaf telah menyebut Menteri Koordinator Bidang Investasi dan Maritim, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menteri Penjahit.
/p>
Permintaan maaf Budhi Sarwono berupa sebuah video yang diunggah oleh akun Instagram resmi Pemkab Banjarnegara, yang dikutip pada Selasa (24/8/2021). Di mengakui menyebut Luhut sebagai Menteri Penjahit karena tidak hafal nama sang Menteri.
/p>
"Mohon maaf kemarin saya menyebut Menteri Penjahit, karena saya tidak hapal namanya panjang sekali. Ini sekarang saya baca yang jelas, ini saya baca dan saya mohon maaf, (yang betul) adalah Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan," kata Budhi Sarwono.
/p>
Pria yang biasa dipanggil Wing Chin ini mengaku tidak bermaksud untuk menghina marga Pandjaitan sama sekali.
/p>
"Mohon maaf karena tidak hafal jadi disingkat yang mudah. Tapi saya tidak punya tujuan menghina apapun, karena sebisa saya bicara," ujarnya.
/p>
"Sekali lagi kami mohon maaf kemarin yang saya sebut Pak Penjahit, karena saya tidak hafal semuanya. Mohon bapak menteri bisa memaafkan saya. Demi Allah, demi Rasulullah saya lahir batin untuk melaksanakan tugas negara," sambung dia.
/p>
"Dan terakhir kepada warga dari Tapanuli yang memiliki warga Panjaitan, yang pada waktu yang lalu saya sebut Penjahit karena saya tidak hafal, karena saya tidak hafal marga warga Tapanuli. Tapi hari ini saya baru paham, maka saya tulis, dan saya mohon maaf, yang sebenarnya adalah marga Panjaitan," ucapnya lagi.
/p>
Sebelumnya, dalam sebuah video yang beredar, Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono menjelaskan kepada wartawan terkait penanganan Covid-19 dan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Banjarnegara. Di sela-sela pemaparannya, dia menyebut Luhut sebagai penjahit.
/p>
"Alhamdulillah Banjarnegara dulu BOR 99 peren, turunlah PPKM Darurat. Saya baca aturannya sesuai saran Pak Presiden yang langsung ditindaklanjuti Mendagri, dan dilaksanakan rapat sama menteri penjahit, yang orang Batak itu Menteri Penjahit,” katanya.
/p>
"Waktu PPKM Darurat itu 99 persen (BOR-nya), zona merah hampir campur hitam. Setelah instruksi Mendagri dan sesuai saran Pak Presiden dan semua dijabarkan Menteri Penjahit Luhut Penjahit, saya laksanakan instruksinya,” demikian Bupati Budhi. (dal/fin).
/p>
