17, October, 2021

Juliari Divonis 12 Tahun, Hakim: Terdakwa Sudah Cukup Menderita Dicaci Masyarakat

JAKARTA – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menilai mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dan dihina oleh masyarakat akibat perbuatannya dalam kasus suap bantuan sosial (bansos) Covid-19 Jabodetabek 2020.

Pernyataan itu tertuang dalam hal yang meringankan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Juliari. Selain itu, Juliari turut dinilai belum pernah menjalani hukuman sebelumnya.

“Terdakwa sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dihina oleh masyarakat. Terdakwa telah divonis oleh masyarakat telah bersalah padahal secara hukum terdakwa belum tentu bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” kata hakim saat membacakan putusan, Senin (23/8).

Hakim melanjutkan, untuk hal meringankan lainnya, selama persidangan Juliari hadir dengan tertib serta tidak pernah bertingkah macam-macam.

“Padahal selain sidang untuk dirinya sendiri selaku terdakwa, terdakwa juga harus hadir sebagai saksi dalam perkara Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso,” ujar hakim.

Sementara itu, untuk hal yang memberatkan hakim menilai perbuatan Juliari tidak kesatria. Hakim mengibaratkan perbuatan Juliari seperti lempar batu sembunyi tangan.

“Berani berbuat tidak berani bertanggung jawab. Bahkan menyangkali perbuatannya,” ujar hakim.

Selain itu, hal memberatkan lainnya adalah perbuatan eks Wakil Bendahara Umum PDI Perjuangan (PDIP) itu dilakukan dalam keadaan darurat bencana nonalam yaitu wabah Covid-19.

Diketahui, Juliari Peter Batubara divonis 12 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan.

Ia dinyatakan terbukti menerima suap senilai Rp32,482 miliar dari 109 perusahaan penyedia bantuan sosial sembako Covid-19 di wilayah Jabodetabek.

Di antara suap yang berasal dari 109 perusahaan tersebut, Juliari menerima sebanyak Rp1,28 miliar dari Harry van Sidabukke dan Rp1,95 miliar dari Ardian Iskandar M.

Juliari juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp14.597.450.000. Hak politiknya turut dicabut selama empat tahun usai menjalani pidana pokok.

Atas perbuatannya Juliari terbukti melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (riz/fin)

Rekomendasi Berita Terbaru

Populer