Menakar Dibalik Ngototnya MPR Masukan PPHN

JAKARTA - Gaung Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) yang disuarakan MPR harus dikawal dengan seksama. Janji Ketua MPR Bambang Soesatyo agar pembahasan amandemen UUD 1945 tidak melebar termasuk tidak menyentuh periodesasi presiden harus diawasi.

/p>

Akademisi Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin kepada fin.co.id mengatakan, masyarakat secara umum termasuk mahasiswa wajib melek saat pembahasan. Tidak menutup kemungkinan, ada kepentingan elit politik dalam amandemen tersebut.

/p>

Ia berpendapat, ada potensi agenda terselubung dalam amandemen tersebut. Misalnya saja masa jabatan presiden yang bisa ditambah periodenya. Meskipun sudah dijanjikan, masyarakat jangan begitu saja percaya. Setiap pembahasan harus dilakukan secara terbuka sehingga seluruh masyarakat mengetahui poin pembahasan.

/p>

"Apalagi janji dari politisi. Jangan begitu saja dipercaya. Tidak ada yang pasti dalam politik. Semua kemungkinan bisa terjadi. Jadi memang harus diawasi jalannya pembahasan," terang pria yang juga menjabat Direktur Eksekutif Indonesia Political Review.

/p>

Selain periodesasi presiden, Ujang juga menilai jika para pimpinan MPR yang saat ini menjabat ingin dikenang nantinya. Salah satunya dengan kembali memasukkan haluan negara ke dalam UUD 45.

/p>

"Sehigga, ketika nanti selesai menjabat misalnya, mereka bisa berkata jika masuknya PPHN adala kerja mereka. Padahal itukan bukan hal baru. Justru sudah ada sejak Orde Baru," terangnya.

/p>

Kedaruratan PPHN di tengah pagebluk juga dinilai Ujang tidak begitu penting. Agenda besar seperti mengamandemen UUD harus dilakukan dengan suasana kondusif dan sangat terbuka. Tidak bisa diam-diam kemudian disahkan.

/p>

Apalagi, jika nanti hasilnya berbeda dengan yang sebelumnya disuarakan. Kekacauan bisa terjadi hebat. Karena rakyat Indonesia merasa tidak terima dengan hasil amandemen. Saya yakin itu, masyarakat, mahasiswa sedang mengawasi itu semua. Jadi jangan kira masyarakat tidak melihatt," tandasnya. (khf/fin)

/p>