JAKARTA - Kebijakan pemerintah yang kembali perpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tanpa target dan indikator keberhasilan yang jelas menuai kritik.
/p>
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai, tanpa indikator keberhasilan, maka mengganti nama istilah PPKM dapat dipersepsi masyarakat hanya sekadar alat pemerintah untuk meredam gejolak dalam masyarakat. Yang mulai jenuh menghadapi pandemi Covid-19.
/p>
Politisi PKS ini menambahkan, harusnya pemerintah menjelaskan apa saja yang ingin dicapai dalam pelaksanaan setiap PPKM.
/p>
"Misalnya, berapa target kasus tambahan positif harian? Berapa target positive rate (prosentase kasus positif dari total testing) harian? Berapa target penurunan jumlah kematian karena Covid-19 per hari? Semua itu kan bisa dihitung dan diperkirakan," terangnya, Jumat (21/8).
/p>
Dengan indikator yang jelas, rakyat dapat menilai apakah pemerintah benar-benar bekerja on the track. Menurutnya, jangan rakyat dikenakan berbagai pembatasan, namun pemerintah tidak menjamin perkembangan upaya penanggulangan Covid-19.
/p>
Dalam Pidato 16 Agustus lalu, Presiden Joko Widodo juga tidak menyebutkan target-target indikator penanggulangan pandemi yang mendasari RAPBN tahun 2022. Padahal faktor pandemi sangat berpengaruh terhadap target capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2022.
/p>
"Target pertumbuhan ekonominya ditetapkan, namun target penanggulangan pandeminya tidak. Ini kan aneh," tegasnya. Mulyanto melihat selama ini pemerintah hanya sibuk memberikan berbagai batasan kepada masyarakat, tanpa menjelaskan apa target yang ingin diwujudkan. (khf/fin)
/p>
