Semua Persoalan ke Presiden, yang di Bawah Ngapain?
JAKARTA - Hampir semua persoalan yang terjadi di negeri ini, selalu diarahkan ke Presiden Joko Widodo. Salah satunya soal tes wawasan kebangsaan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Tidak semua persoalan harus dibawa ke Presiden. Tidak seperti itu," tegas Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (purn) Moeldoko di Jakarta, Rabu (18/8). Hal ini disampaikan Moeldoko menjawab usulan yang agar Presiden Jokowi mengambil alih proses TWK pegawai KPK.
"Kita berbicara struktur. Dalam struktur organisasi ada kotak. Dalam kotak itu ada pejabatnya. Dan pejabatnya itu ada job description-nya. Ada tugas dan tanggung jawabnya. Jangan semua persoalan lar' ke Presiden. Kalau semua ke presiden, terus ngapain yang di bawah," imbuhnya.
Menurut Moeldoko, persoalan kepegawaian ada yang mengatur. Badan Kepegawaian Negara (BKN) mempunyai standar-standar dalam menentukan hal tersebut.
"Semaksimal mungkin Presiden tidak terlibat di dalamnya. Beri ruang kepada Presiden untuk berpikir yang besar. Persoalan-persoalan teknis biar pembantunya yang menjalankan. Memang strukturnya seperti itu. Kehidupan bernegara harus berdasarkan struktur. Tujuannya agar semuanya berjalan efektif," pungkas Moeldoko.(rh/fin)
