JAKARTA - Infrastruktur dan aturan terkait Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia sudah sangat banyak. Akan tetapi masih banyak aparat pemerintah yang tak menjalankannya.
/p>
Wakil Ketua Eksternal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Amiruddin Al Rahab mengatakan belakangan ini kerap ditemukan aparatur negara yang belum siap menjalankan instrumen HAM saat bertugas di masyarakat. Padahal Indonesia memiliki banyak aturan dan infrastruktur yang mengatur tentang HAM.
/p>
"Jika bersandar pada aturan di atas kertas, maka Indonesia memiliki infrastruktur HAM lebih dari cukup," katanya saat diskusi bertema "76 tahun Kemerdekaan Indonesia dalam perspektif HAM" , Rabu (18/8).
/p>
Karenanya, dia meminta agar kesiapan aparatur negara dalam menjalankan instrumen HAM saat bertugas, perlu terus diperbaiki. Perlu dipahami, bahwa dalam setiap menjalankan birokrasi kenegaraan, wajib melayani dan memajukan HAM.
/p>
Diungkapkannya, hampir setiap hari Komnas HAM menerima aduan dari masyarakat atas tindakan aparatur negara yang tanpa rasa empati terhadap sesama manusia.
/p>
"Kami melihat dari sekian ribuan aduan itu, mungkin yang kurang dari kita adalah proses empati," ungkapnya.
/p>
Dikatakannya, kebijakan tanpa diiringi rasa empati bisa mencederai hak-hak rakyat. Tak heran bila, banyak konflik di Tanah Air seperti penguasaan lahan, perkebunan, atau pertambangan bersinggungan dengan HAM.
/p>
Kasus terakhir yang disorotinya adalah insiden dua oknum TNI AU yang menginjak kepala warga Merauke penyandang disabilitas.
/p>
"Kami berharap institusi terkait melakukan evaluasi secara kelembagaan supaya peristiwa yang sama tidak kembali terulang. Pihak terkait juga harus mulai menguatkan kembali materi-materi tentang HAM, serta pengetahuan kultur budaya maupun nilai-nilai adat yang dipegang masyarakat," ujarnya.(gw/fin)
/p>
