JAKARTA - Serikat Pekerja PT PLN Group (SP PLN, SP PJB dan PPIP) bersama Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), menyampaikan sikap bersama untuk menolak Initial Public Offering (IPO) terhadap anak perusahaan BUMN, dalam hal ini PLN dan Pertamina yang akan bergabung dalam Holding Geothermal Indonesia (HGI).
/p>
SP PLN dan FSPPB juga menolak segala bentuk upaya privatisasi anak usaha BUMN, melalui mekanisme sub holding, karena dianggap membahayakan ketahanan energi Indonesia di masa yang akan datang.
/p>
Ada beberapa pernyataan yang disampaikan SP PT PLN Group dan FSPPB dalam konferensi pers yang dilakukan secara daring, Senin (16/8) pagi. Dipaparkan Ketua Umum SP PLN, M. Abrar Ali, pihaknya menolak secara tegas restrukturisasi BUMN melalui mekanisme pembentukan Holding-Subholding Pertamina dan PLN, serta IPO terhadap anak-anak perusahaannya yang merupakan bentuk lain privatisasi aset negara.
/p>
“Kami meminta kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo untuk membatalkan rencana Holding-Subholding Pertamina dan PLN serta IPO terhadap anak-anak perusahaannya,” ucap Abrar secara virtual, Senin (16/8).
/p>
SP PT PLN Group dan FSPPB, kata Abrar menegaskan untuk tetap mendukung pengelolaan aset vital dan strategis bangsa dikelola sendiri oleh negara. Terkait kepemilikannya juga tetap 100 persen milik negara yang terintegrasi dari hulu hingga hilir sesuai konsep Penguasaan Negara UUD 1945 Pasal 33 Ayat (2) dan (3). Di mana cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.
/p>
Abrar mengingatkan, rencana Holding-Subholding dan IPO anak usaha BUMN akan menyebabkan potensi kenaikan harga BBM, gas dan tarif listrik, seiring terjadinya privatisasi pada sektor-sektor tersebut.
/p>
Abrar mencontohkan untuk tarif listrik. Selama ini bisnis listrik dari hulu sampai hilir terintegrasi di bawah PLN, sehingga PLN bersama dengan Pemerintah bisa mengatur harga listrik yang terjangkau bagi masyarakat.
/p>
"Kalau ibarat rumah makan Padang, kami berupaya meramu di dapur, sehingga makanan yang disajikan di etalase rumah makan bisa terjangkau oleh pembeli. Tetapi ketika pembangkit mulai diprivatisasi atau diserahkan pada swasta, maka kami hanya menjual makanan orang lain," ujar Abrar.
/p>
Selanjutnya, SP PT PLN Group dan FSPPB akan terus melakukan langkah-langkah konstitusional yang diperlukan sampai rencana privatisasi berkedok program Holding-Subholding Pertamina dan PLN serta IPO terhadap terhadap anak-anak perusahaannya dibatalkan oleh Presiden Republik Indonesia.
/p>
Dalam kesempatan yang sama, Presiden FSPPB Arie Gumilar mengatakan, kendati berbagai penentangan, pernyataan sikap serta upaya hukum telah dilakukan pihak pekerja Pertamina untuk menggagalkan upaya unbundling bisnis serta privatisasi BUMN, restrukturisasi tetap dilakukan Pemerintah terhadap BUMN, salah satunya Pertamina.
/p>
"Karenanya pada hari ini, kami bersama saudara kami di PLN Group membuat pernyataan sikap bersama. Mudah-mudahan dengan pernyataan sikap bersama ini suara kami didengar oleh Pemerintah dan mendapat dukungan dari masyarakat," tegas Arie. (git/fin)
/p>
