Jokowi Temui MPR Bahas Wacana Amandemen, Demokrat: Upaya Pilpres Diundur 2027

JAKARTA- Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat. Herman Khaeron mengomentari pertemuan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan sejumlah pimpinan MPR guna membahas amandemen UUD 1945.

/p>

Herman Khaeron menilai, ada upaya untuk membahas perpanjangan masa jabatan presiden dengan alasan masih adanya pandemi.

/p>

"Pilkada tidak boleh diadakan pada tahun 2022 dan 2023, diserentakan tahun dengan pileg pilpres 2024," tulisnya dikutip FIN dari akun Twitter-nya @ehermabkhoeran, Ahad (15/8).

/p>

Dia menilai, nanti akan adanya upaya perpanjangan masa jabatan Presiden hingga 2027 dengan peran semua pihak, termasuk lembaga survei.

/p>

"Sekarang mulai dimainkan pileg pilpres diundur ke 2027, akal-akalannya banyak, dan saat ini bola mulai ditendang ke MPR. Mungkin akan ada operasi ke Partai-partai, dan lembaga survey main," tukasnya.

/p>

Sebelumnya, Presiden Jokowi melakukan pertemuan dengan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet dan para wakil MPR guna membahasa wacana amandemen UUD 1945.

/p>

Namun menurut Bamsoet, Jokowi khawatir apabila amandemen akan melebar, termasuk mendorong perubahan masa jabatan presiden.

/p>

"Kekhawatiran itu justru datang dari Presiden Joko Widodo. Beliau mempertanyakan apakah amandemen UUD NRI 1945 tidak berpotensi membuka kotak pandora sehingga melebar, termasuk mendorong perubahan periodisasi presiden dan wakil presiden menjadi tiga periode?" kata Bamsoet dalam keterangannya, Sabtu (14/8).

/p>

"Saya tegaskan kepada Presiden Jokowi, sesuai dengan tata cara yang diatur di Pasal 37 UUD NRI 1945, sangat rigid dan kecil kemungkinan menjadi melebar," lanjutnya. (dal/fin).

/p>