Minim Modal dan Akses Digital Jadi Penghambat Ekonomi Desa

JAKARTA - Institute for Development on Economics and Finance (Indef) melihat, minimnya pemahaman digitalisasi membuat hambatan besar dalam upaya meningkatkan daya saing ekonomi di pedesaan.

Menurut Ekonom Indef Esther Sri Astuti, sejatinya warga di desa banyak yang memiliki produk bagus untuk dijual. Namun, kendalanya warga di desa tak memiliki akses dalam memasarkan produk.

"Untuk itu saya menyarankan agar warga desa memasarkan produknya lewat e-commerce. Lakukan training, install program e-commerce di smartphone. Itu bisa lebih meningkatkan ekonomi mereka," kata Esther dalam diskusi daring, Sabtu (14/8/2021).

Hambatan lainnya, kata Esther, warga desa memiliki masalah dengan jumlah produksi. Artinya, mereka memiliki keterbatasan dalam memproduksi produk dalam jumlah banyak.

"Karena kurang adanya dukungan akses akhirnya jumlah produksi pun terbatas. Padahal, potensi pasarnya cukup besar," ujarnya.

Kemudian, warga desa seringkali terkendala dalam logistik dalam memasarkan produknya. Baiknya, Esther mengusulkan, agar ada kantor PT Pos Indonesia (Persero) yang bisa menjangkau seluruh kawasan terpencil.

"Seharusnya kantor Pos Indonesia mempunyai lebih banyak peluang dibandingkan yang lain," imbuhnya.

Hambatan besar yang terakhir, yakni menyangkut masalah permodalan. Esther menyebut tak semua petani di desa memiliki modal yang cukup untuk menggarap lahan perkebunan.

Ujung-ujungnya, petani bergantung pada tengkulak untuk membayar upah tenaga kerja. Tengkulak adalah orang yang memberikan pinjaman uang secara tidak resmi dengan bunga tinggi.

"Rekomendasi kami adalah mereka dapat mengakses modal lewat fintech, tapi harus ada bimbingan teknis," ungkap

Senada, Asisten Deputi Kemitraan dan Perluasan Pasar Kemenkop UKM Pixy menambahkan, bahwa harus ada pendampingan kepada seluruh warga desa untuk mengembangkan usaha mereka.

"Hal ini seperti yang dilakukan oleh perusahaan fintech. Jadi mereka memberikan modal lalu didampingi agar modal yang dipinjamkan digunakan dengan baik," kata Pixy.

Selain itu, kata Pixy, pendampingan bagi warga desa sangat penting. Khsusunya terkait penggunaan smartphone di desa yang masih rendah. Selain itu, warga desa juga tak fasih menggunakan smartphone.

Sejauh ini, sejumlah kementerian menerjunkan tenaga pendamping ke desa. Salah satunya Kementerian Pertanian. Sementara, Kemenkop UKM sendiri baru menerjunkan tenaga pendamping ke provinsi dan kabupaten/kota.

"Untuk itu, kami menyarankan agar pemerintah mendata lagi berapa jumlah tenaga pendamping di desayang tersedia untuk masyarakat di desa dan luar desa," pungkasnya. (der/fin)