JAKARTA - Lembaga Bantuan Hukum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (LBH SEMMI) mengkritik pernyataan Wakil Ketua PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Slamet Budiarto, tentang empat kegagalan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, dalam penanganan Covid-19. Salah satunya, realisasi vaksinasi tidak mencapai target.
/p>
"Empat alasan yang disampaikan oleh Wakil Ketua IDI ini tidak relevan dengan data dan fakta yang ada bahkan dia menyampaikan data yang salah kepada media. Ini kesalahan fatal," tegas Direktur LBH PB SEMMI, Gurun, di Jakarta, Jumat (13/8/2021).
/p>
Karenanya, menurut dia, data yang disampaikan Slamet cenderung menyesatkan. Kepada media, Slamet menyebut cakupan vaksinasi baru menyentuh 24.888.506 dari target 208.265.720 orang. "Data itu salah dan ngawur."
/p>
"Seharusnya Slamet Budiarto itu merujuk data yang sahih dari Kementerian Kesehatan perihal pencapaian vaksinasi. Data dari situs vaksin.kemenkes.go.id per 12 Agustus 2021, jumlah vaksinasi sudah hampir mencapai 78,6 juta dosis dengan perincian vaksinasi tahap 1 sebantak 52.477.210 dosis dan vaksin tahap 2 sebanyak 26.034.881 dosis," tambahnya.
/p>
Gurun melanjutkan, tiga alasan lain tentang kegagalan Budi Gunadi versi Slamet pun tidak berdasar sama sekali. Yakni, kasus kematian yang terus meningkat; tidak mampu menyediakan obat, oksigen, fasilitas kesehatan, dan SDM; serta Budi Gunadi dinilai tak memiliki keahlian dan pemahaman tentang kesehatan.
/p>
“Tiga alasan lain yang digunakan Slamet Budiarto menyerang Menkes juga sangat subjektif sekali. Kasus kematian yang meningkat akibat varian delta masih lebih sedikit dibanding tingkat kesembuhan. Tidak benar jika disebut Menkes tidak mampu menyediakan obat dan oksigen. Budi Gunadi sebagai Menkes sangat tanggap, kok. Buktinya, sekarang sudah tidak ada lagi antrean panjang orang di tempat pengisian oksigen," tuturnya.
/p>
Dirinya lantas berpendapat, apa yang disampaikan Slamet memiliki agenda tertentu dan sarat kepentingan politik. Pangkalnya, mempersoalkan latar belakang Budi Gunadi yang bukan dokter atau akademik kesehatan
/p>
"Menyerang Menkes dengan menyebut tidak memiliki keahlian dan pemahaman soal kesehatan adalah alasan yang dibuat-buat. Jangan lupa, di awal pengangkatan Budi Gunadi Sadikin sebagai menteri kesehatan, IDI tidak mempersoalkan latar belakang Budi yang bukan dokter atau orang dunia kesehatan. Sekarang dipakai menyerang Menkes, kan, aneh. Ada apa sebenarnya? Seperti ada hidden agenda. Bisa jadi sebenarnya ini ketidakpuasan berlatar politik,” papar Gurun.
/p>
"Sudahlah, setop! Sekarang saatnya kita hentikan saling kritik di saat pandemi ini belum selesai. Apa yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan serta seluruh pemangku kebijakan harus selalu kita dukung. Untuk Slamet Budiarto, jika ingin mengkritik Menteri Kesehatan, saya sarankan Bapak harus terlebih dahulu melakukan upaya yang nyata untuk upaya melawan Covid-19 ini. Berhentilah main politik." imbuhnya.
/p>
LBH PB SEMMI pun berpandangan, tuntutan Budi Gunadi mundur sebagai pembantu presiden tidak patut dan mengada-ada. Selain itu, hanya membuat gaduh dan meresahkan publik mengingat kinerjanya termasuk yang banyak diapresiasi publik lantaran cepat tanggap, terutama dalam penanganan pandemi.
/p>
“Pernyataan Slamet Budiarto ini hanya membuat gaduh dan meresahkan publik. Karena itu, LBH PB SEMMI mempertimbangkan untuk melaporkan masalah ini ke Ditsiber Bareskrim Mabes Polri, besok (Jumat, 14/8)," tutup Gurun.(Der/Fin)
/p>