Tidak Terima Kena Ganjil-Genap, Anggota DPRD dari PSI: Saya yang Buat Aturan!

JAKARTA- Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Viani Limardi terlibat adu mulut dengan pihak kepolisian terkait kebijakan ganjil-genap di di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan pada Rabu, (12/8/2021).

Viani Limardi awalnya melaju dari arah Ragunan menuju jalan Gatot Subroto. Dia kemudian dihentikan oleh petugas, sebab mobilnya berpelat ganjil.

Debat panas pun terjadi antara Viani Limardi dan pihak kepolisian. Viani merasa heran sebab selama ini dia bisa melaju di jalur tersebut. "Selama ini mobil saya boleh lho," ujar Viani.

Namun Polisi bilang bahwa saat ini tidak bisa karena sedang diterapkan ganjil-genap.

"Kalau sekarang pakai surat tugas, boleh, sekarang sudah tidak berlaku," jawab polisi.

Viani Limardi kemudian kembali beryanya petugas. "Saya sekarang tanya Bapak, saya kalau mau ke Penjaringan sekarang lewat mana?" tanya Viani. "Masuk tol, kalau lewat sini tidak boleh, kecuali kalau besok," jawab Polisi.

Polisi kemudian mengarahkan Viani agar lewat jalan Rasuna Sait. "Di situ tidak dijaga lagi?" kata Viani.

Polisi mengatakan bahwa yang tidak boleh adalah jalan Sudirman-Thamrin, Gatot Subroto

Viani Limardi mengatakan akan memprotes kebijakan itu. "Oke, nanti saya akan protes ini, saya yang bikin aturannya," tutur Viani.

PSI minta maaf.

PSI akhirnya meminta maaf atas sikap kadernya tersebut. Dewan Pimpinan Wilayah (DPD) PSI DKI Jakarta, akui telah memberikan teguran kepada Viani Limardi.

“Kami sudah menegur keras anggota kami Sis Viani, sekaligus memastikan bahwa ini tidak akan terulang kembali,” ujar Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar, Kamis (12/8/2021).

Michael Victor meminta maaf kepada para petugas yang telah bekerja di lapangan.

“Petugas di lapangan sudah bekerja keras menegakkan aturan yang ditetapkan pemerintah. Kami berterima kasih kepada kerja para petugas di lapangan,” kata Michael.

"Ini sudah menjadi konsekuensi, sedari awal Fraksi PSI memastikan setiap anggotanya harus siap bekerja dan siap diawasi. Ada nilai-nilai dan etika publik yang harus kita jaga. Menjadi pejabat negara bukan otomatis lepas dari kesalahan,” tuturnya. (dal/fin)