JAKARTA - Ketua Dewan Pengawas Lembaga Penelitian Pendidikan Penerapan Ekonomi Dan Sosial, Rustam Ibrahim meminta Ketua DPR RI Puan Maharani agar tidak mengkritik Presiden Jokowi.
/p>
Memang, belakangan ini Puan Maharani kerap melontarkan kritik ke Pemerintah terkait penanggulangan pandemi covid-19.
/p>
Rustam menilai, Puan sebagai pihak dari partai koalisi pendukung Jokowi, seharusnya mendukung pemerintah dengan semua kebijakannya.
/p>
"Sebagai Ketua DPR yang tentunya pemimpin koalisi besar partai pendukung pemerintah, harus bukan jadi pengkritik tapi memuluskan agenda-agenda pemerintah di DPR," kata Rustam melalui akun Twitter-nya, @rustamIbrahim, dikutip Kamis (12/8/2021).
/p>
Rustam bilang bahwa soal kritik biar diserahkan kepada oposisi. Sebab, sikap kritik Puan Maharani, justru akan menurunkan elektabilitasnya.
/p>
"Kritik biarlah urusan oposisi. Kritik pemerintah tidak akan membuat elektabilitas anda naik, justru mengurangi simpati," tuturnya.
/p>
Rustam mempertanyakan keuntungan dibalik kritik Puan Maharani terhadap Pemerintah. Sebab jika kerap mengkritik pemerintah, sebaliknya pendukung Jokowi dari kalangan masyarakat akan tidak bersimpati kepada Puan.
/p>
"Apakah sebagai Ketua DPR, atau sebagai Puan Maharani, keuntungan apa bisa diperoleh Puan dengan mengkritik pemerintahan Jokowi, coba? Yang akan terjadi pendukung-pendukung Jokowi makin tidak simpati dan yang anti Jokowi tidak akan berubah pikiran. Mereka tetap cenderung memilih Prabowo, Anies atau AHY," tuturnya.
/p>
Menanggapi itu, politikus PKB, Lukman Hakim menilai, apa yang disampaikan oleh Rustam Ibrahim adalah gaya politik orde baru.
/p>
"Berharap DPR hanya menjadi tukang stempel pemerintah. Sungguh diinginkan sisa-sisa pemuja rezim otoriter Orde Baru Soeharto. Selama Orba berkuasa, DPR menjadi subordinat pemerintah dan hanya kenal 1 kata: “Setuju”, meski kebijakan-kebijakan Orba banyak yang rugikan rakyat," ungkap Lukman Hakim. (dal/fin).
/p>
