-advertisement-
-advertisement-
HomePolitikEkonomi Naik 7,07 Persen, Banggar DPR: Waktu Singkat Bisa Kempes Mendadak

Ekonomi Naik 7,07 Persen, Banggar DPR: Waktu Singkat Bisa Kempes Mendadak

JAKARTA – Anggota Badan Anggaran DPR RI Hermanto menyebutkan, pertumbuhan ekonomi yang mendadak tinggi 7,07 persen pada Quartal ke-2 (Q-II) 2021 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) terasa janggal dan aneh.

Padahal saat itu, kata Hermanto, aktivitas ekonomi dan bisnis mengalami pelemahan akibat kebijakan PPKM. Pemerintah juga tengah gencar-gencarnya melakukan pembatasan dan pengetatan mobilitas orang, barang dan transportasi.

“Pemerintah perlu menjelaskan secara akurat faktor apa yang menyebabkan meroketnya pertumbuhan ekonomi tersebut,” ucap Hermanto dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/8).

Diketahui, pertumbuhan ekonomi Q-I 2021, sebesar minus 0,74 persen. Pertumbuhan ekonomi Q-II 2021 sebesar 7,07 persen.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi mendadak tinggi yang tidak dapat dijelaskan secara akurat akan menyebabkan kondisi ekonomi Indonesia bisa masuk katagori economy bubble growth.

Dimana terjadi respon emosional secara mendadak berupa kenaikan harga dan aset yang dinilai tidak wajar dalam suatu kondisi ekonomi yang bersifat anomali karena kebijakan PPKM.

Anggota Komisi IV DPR RI ini menambahkan, banyak faktor anomali yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi pada masa PPKM.

Faktor anomali pertumbuhan tersebut antara lain penerapan nol persen pajak pembelian mobil atau diskon PPnBM 0 persen, hingga meningkatnya pembelanjaan sektor kesehatan karena covid-19 dan pertumbuhan ekonomi sektor digital.

“Namun faktor pertumbuhan ekonomi seperti itu tidak berdampak pada trickle down effect sehingga hanya membentuk gelembung ekonomi sesaat dan dapat diperkirakan dalam waktu singkat bisa kempes mendadak,” tambahnya.

Pertumbuhan ekonomi sesaat seperti itu, katanya, tidak berdampak pada sektor riil ekonomi rakyat karena aktivitas ekonomi rakyat dan bisnis tidak menggeliat. Apalagi pemerintah melakukan kebijakan penutupan pasar, mal, pusat perbelanjaan modern dan keramaian.

Bersamaan itu, tambahnya, terjadi pemutusan hubungan kerja yang berakibat semakin besarnya jumlah pengangguran. “Investasi berkurang berakibat lapangan kerja menurun dan ekonomi sektor informal tutup disetiap daerah,” ujar Hermanto.

Secara agregat pendapatan masyarakat berkurang. Akibatnya daya beli masyarakat melemah. Masyarakat selama PPKM hanya mengandalkan tabungan yang saat ini juga mengalami penipisan.

“Satu-satunya peluang ekonomi yang masih diharapkan saat PPKM adalah sektor pertanian,” pungkas Hermanto. (khf/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

-advertisement-
-advertisement-