JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama menanggapi rilis BPS yang telah mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di Kuartal II 2021 sebesar 7,07 persen.
/p>
Pertumbuhan ini, kata pria yang akrab disapa SJP, tidak terlepas dari mulai pulihnya perekonomian global dan mitra dagang Indonesia seperti misalnya Amerika Serikat yang tumbuh 12,2 persen, Singapura sebesar 14,3 persen dan Tiongkok sebesar 7,9 persen di Kuartal II 2021 ini.
/p>
Politisi PKS ini menambahkan, pertumbuhan juga disebabkan adanya peningkatan di sektor transportasi. Yakni adanya peningkatan pergerakan penumpang semua moda transportasi umum, dan peningkatan akitivitas bongkar muat ekspor dan impor Indonesia.
/p>
“FPKS tentunya mengapresiasi adanya pertumbuhan ekonomi yang positif ini, dimana transportasi menjadi sektor yang memiliki pertumbuhan terbesar akibat adanya dorongan ekspor dan impor,” pungkasnya.
/p>
Namun demikian, kata Suryadi, sangat disayangkan meningkatnya pergerakan penumpang yang tidak diiringi oleh penerapan protokol kesehatan yang ketat juga menuntun pada meningkatnya jumlah kasus harian dan jumlah kematian akibat Covid-19 seperti yang terjadi belakangan ini.
/p>
“Sehingga, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut seolah-olah dicapai dengan mengabaikan dampaknya pada kesehatan masyarakat. Hal ini terlihat pada Kuartal II hingga bulan Juni 2021 kasus aktif di Indonesia berada pada kisaran 5 ribu kasus per hari, tetapi kemudian terjadi peningkatan pada bulan Juli 2021 yang bahkan pernah menyentuh angka 55 ribu kasus per hari,” urainya.
/p>
Akibatnya, capaian pertumbuhan sektor transportasi yang sudah sangat baik hingga Kuartal II 2021 pada bulan Juni 2021 tersebut dikhawatirkan dapat tertekan kembali akibat meningkatnya jumlah kasus Covid19 pada Juli 2021.
/p>
Kekhawatiran ini, tambahnya, muncul karena adanya PPKM darurat yang berlaku awal bulan Juli 2021 hingga kini masih berlanjut dengan PPKM level 4. Dimana pemberlakuan PPKM ini kemudian berdampak pada berkurangnya pergerakan orang yang terlihat dari laporan google mobility pada awal Agustus 2021.
/p>
Selain itu, katanya, FPKS juga kembali mengingatkan perlunya tambahan insentif di sektor transportasi, misalnya melalui pemberian keringanan dari sisi pembiayaan, pajak dan biaya lain-lain. (khf/fin)
/p>
