Infrastruktur Wajib Produk Dalam Negeri

JAKARTA - Pembangunan infrastruktur menjadi andalan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pada 2020, hampir semua produk yang digunakan untuk berbagai proyek adalah buatan dalam negeri. Pada 2021, dilarang impor barang dari luar negeri.

"Itu dasar pertama regulasi yang saya gunakan untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur di PUPR," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di Jakarta, Jumat (6/8). 

Menurutnya,  kebijakan pertama pada Tahun 2020 adalah pembangunan infrastruktur harus diutamakan dengan menggunakan produk dalam negeri. Selanjutnya pada 2021 kebijakannya adalah tidak boleh impor.

Hal itu, tertuang dalam audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Yakni pada tahun 2017, penggunaan produk dalam negeri di PUPR adalah 84,6 persen. Kemudian, pada tahun 2019 adalah 85,9 persen. "Sudah hampir semua dalam negeri. Untuk tahun 2021 ini sudah nggak boleh impor lagi," jelasnya.

Dia mencontohkan, penggunaan aspal kini diupayakan menggunakan aspal Buton. Kemudian baja, besi, semen seluruhnya harus produksi dalam negeri.

"Kalau bukan produk dalam negeri, harus ada pabriknya di dalam negeri. Itu harus diutamakan. Karena perintah presiden dilarang impor. Jadi ini harus lebih tegas lagi," tutur Basuki. (rh/fin)