JAKARTA - Melihat kasus diangkatnya mantan terpidana korupsi Izedrik Emir Moeis menjadi komisaris di anak perusahaan BUMN, politisi Partai Demokrat Herman Khaeron menduga adanya praktik pengelolaan perusahaan yang lebih mengedepankan cara pandang politis.
/p>
Sehingga pada akhirnya menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Agota Komisi VI DPR RI itu juga Menteri BUMN Erick Tohir mengedepankan jargonnya dalam menunjuk komisaris di perusahaan pelat merah, maupun anak usahanya.
/p>
Terlebih terhadap perusahaan yang mengalami krisis keuangan, menurutnya posisi itu harus dijabat orang-orang yang kompeten.
/p>
“Dengan jargon BUMN Akhlak (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) harusnya jargon ini dikedepankan, dan dilaksanakan secara konsisten, profesionalitas dan sesuai moral,” ujar Herman dikutip, Jumat (6/8).
/p>
Seperti diketahui, Izedrik Emir Moeis merupakan napi koruptor yang menerima suap terkait proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Tarahan, Lampung.
/p>
Sebagaimana yang termuat dalam situs PT Pupuk Iskandar Muda, Emir Moeis diangkat sebagai komisaris. Di situs resminya, Pupuk Iskandar Muda mengaku telah menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam menjalankan usahanya.
/p>
“(BUMN) Masih beroperasi saja sudah bagus, itu pun ditopang karena adanya subsidi pupuk. Oleh karenanya jangan dibebani lagi dengan tambahan komisaris, apalagi kontroversial. Jika dikelola secara profesional, tidak akan menimbulkan kegaduhan, ini kan dikelola secara politis," tandasnya. (khf/fin)
/p>
