Johan: Ketimbang Cat Pesawat Mending Bantu Daerah Rawan Pangan

JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menyesalkan rencana pemerintah melakukan pengecatan Pesawat Kepresidenan. Apalagi di saat banyaknya kebijakan pemotongan anggaran pada masa pandemi ini.

/p>

Menurut Johan, pemerintah tidak sensitif. Di tengah keterbatasan anggaran untuk hal-hal yang tidak substansial, seperti pengecatan pesawat kepresidenan.

/p>

“Dibanding dengan pemenuhan kebutuhan pangan yang membutuhkan anggaran, namun malah terus dilakukan pemotongan atau pengurangan anggaran dibanding tahun sebelumnya,” ujar Johan.

/p>

Ia mengkritik keras penggunaan anggaran untuk pengecatan pesawat kepresidenan. Karena sangat tidak realistis terhadap prioritas penggunaan anggaran pada masa pandemi yang sulit ini.

/p>

“Seharusnya pemerintah bisa memprioritaskan pengalokasian anggaran bidang pertanian dan pangan untuk peningkatan produksi dalam rangka ketahanan pangan nasional. Hal ini jauh lebih substantial dibanding penggunaan anggaran untuk pengecatan pesawat,” tegas Johan, Kamis (5/8).

/p>

Johan juga merinci perkembangan anggaran tanaman pangan yang mengalami refocusing dimana pada APBN 2021 sebesar Rp4,9 triliun dan dilakukan refocusing sehingga berkurang drastis menjadi Rp3,2 triliun. Demikian juga dengan ABT 2021 juga mengalami pemotongan anggaran, bahkan pagu indikatif 2022 dilakukan pengurangan sangat besar dibanding tahun ini.

/p>

“Saya sangat sesalkan kebijakan pengurangan anggaran sektor pangan dan pertanian secara umum pada masa pandemi ini dimana petani kita sangat membutuhkan support dana dari APBN demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi berbasis Pertanian,” urai Johan.

/p>

Ia secara tegas menyatakan daripada menghabiskan anggaran sekitar Rp2 miliar untuk pengecatan pesawat, jauh lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk menambah anggaran membantu daerah rawan pangan di Indonesia.

/p>

Menurutnya pemerintah harus sadar bahwa saat ini terdapat 26 kota/kabupaten dalam status sangat rentan rawan pangan dan 20 kota/kabupaten dalam status rentan rawan pangan. Serta 30 kota/kab dalam kondisi agak rentan rawan pangan.

/p>

“Jadi totalnya terdapat 76 kota/kab yang harus segera mendapat tindakan khusus agar memiliki ketahanan pangan yang cukup baik,” tutur Johan.

/p>

Ia menyarankan pemerintah lebih selektif dalam penggunaan anggaran kepada hal-hal yang lebih prioritas dan tidak hanya mementingkan simbol dan seremonial. Karena persoalan riil dari rakyat saat ini sangat banyak terutama urusan pangan. (khf/fin)

/p>