JAKARTA - Ancaman mogok kerja pada 5 Agustus mendatang harus disikapi serius oleh pemerintah. Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti berharap pemerintah bisa mengakomodir keluhan para buruh.
LaNyalla menilai aksi mogok dapat mengancam perekonomian nasional. Karena produktivitas industri akan terganggu, bahkan berhenti.
“Pemerintah perlu segera mencari jalan keluar. Lebih baik lakukan dialog dengan para buruh, dengarkan keluhan mereka dan cari jalan tengah supaya ada win-win solution,” ujar LaNyalla dikutip Kamis (29/7).
Para buruh melakukan pengibaran bendera putih sebagai bentuk protes sekaligus aksi mogok kerja. Karena, mereka merasa selama ini keluhan dan usulnya tidak didengar pemerintah.
Selama pandemi ini, buruh mengeluh tidak ada jam kerja bergilir, pabrik beroperasi 100 persen, tidak ada obat gratis untuk buruh yang sedang isolasi mandiri, persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK), dirumahkan, hingga pemotongan upah.
“Keluhan para buruh tersebut perlu diakomodasi. Mereka ini kelompok yang sangat terdampak pandemi. Bukan hanya dari sisi kesehatan tapi juga sisi ekonomi atau penghasilan mereka,” lanjutnya.
LaNyalla menegaskan ancaman mogok kerja membuat produktivitas terhenti sehingga industri tidak bisa mengejar target produksi dan pendapatan. Dampak lainnya harapan menggenjot ekspor pun pupus. Karena fungsi produksi berhenti, maka fungsi perekonomian tidak berjalan juga secara optimal.
“Kalau hal itu dibiarkan, perekonomian akan terpuruk lebih dalam. Untuk mengangkatnya butuh usaha yang lebih keras dan waktu lebih lama,” terangnya. (khf/fin)
