Pemerintah Jangan Cuma Kejar Food Security, Tapi Food Sovereignty
JAKARTA - Sektor pangan dan pertanian bisa menjadi salah satu faktor yang bisa menjaga stabilitas ekonomi-sosial dan politik di masa pandemi Covid-19 ini. Sektor ini dinilai strategis karena berhubungan dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan ketersediaan pangan. Namun demikian, Pemerintah diminta untuk tidak hanya fokus mengejar ketersediaan pangan (Food Security), melainkan harus mengejar kedaulatan pangan atau Food Sovereignty. Hal itu disampaikan Prof Emil Salim, Ekonom Senior dan Mantan Menteri di Era Orde Baru, dalam diskusi virtual Kamis (29/7). "Orientasi harus diubah, yang kita kejar bukan Food Security, bukan jaminan pangan, tapi Food Sovereignty atau kedaulatan pangan. Kalau Food Security apabila harga naik, jalan keluar adalah impor dan itu selalu dilakukan, padahal harga-harga dilapangan tidak menguntungkan para petani kita. Jangan melihat dari suplay demand, salah. Tapi yang kita utamakan adalah production capacity," ujar Prof Emil. Prof Emil mengkritisi kondisi saat ini, ketika pemerintah disebut hanya fokus pada ketersediaan pangan dan menggampangkan importasi jika stok pangan kurang. Padahal kebijakan itu menurutnya sangat tidak tepat karena tidak akan meningkatkan taraf hidup para petani. Ia pun menyebut situasi saat ini, dimana nilai tukar petani sangat rendah, bahkan lebih rendah dari modal yang harus dikeluarkan petani. "NIlai tukar petani pada tahun 2021 ini dibawah 100. Seluruh Pulau Jawa, Bali, kemudian NTT, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Timur, Maluku Utara, Aceh dan Lampung, semua menduduki posisi nilai tukar petani di bawah 100. Berarti yang diterima oleh para petani lebih kecil dari apa yang dikeluarkan petani. Harga-harga di lapangan tidak menguntungkan para petani kita," ungkapnya. Senada dengan Prof Emil Salim, Ekonom Senior DR Rizal Ramli mengatakan, salah satu permasalahan besar petani Indonesia adalah pupuk. Menurutnya akses terhadap pupuk murah saat ini sangat sulit, karena dalam setiap prosesnya, baik itu distribusi pupuk bersubsidi, maupun distribusi bantuan pertanian, seluruhnya sudah menggunakan pola-pola modern, menggunakan sistem kartu maupun perbankan. Sementara karakteristik petani Indonesia yang rerata sudah berumur diatas 50 tahun, tidak familiar dengan hal tersebut. "Di sekitar Pak Jokowi banyak sekali (Staf) anak-anak muda yang dagang kartu, semua mau di kartu kan. Kartu pupuk, kartu sehat, kartu apa. Padahal, kebanyakan petani kita adalah penggarap dan tidak punya lahan, dia buruh tani, sehingga dia tidak punya kepemilikan. Nah kalau mau beli pupuk harus nunjukin kartu kepemilikan, dia tidak punya," ujarnya. Rizal Ramli juga menyoroti peran Koperasi Unit Desa (KUD) yang pada zaman Orde Baru dahulu sudah baik dan mampu mengakomodir kepentingan petani. "Sistem yang sudah bagus itu kok diubah. Padahal mereka bisa beli bibit disitu, beli pupuk disitu, jual disitu, pinjam modal juga disitu, kalau sekarang semua serba kartu, mau jual harus ke kota dan lainnya. Maka itu karena gak mau ribet, petani akhirnya membeli pupuk non subsidi yang lebih mahal. Hasilnya, biaya produksi mahal, padahal harga jual gabah nya rendah," tuturnya. Hal lainnya yaitu terkait program Food Estate. Menurutnya, seperti yang disampaikan Prof Emil Salim, bahwa program food estate itu seharusnya bukan melibatkan TNI dan lainnya, tapi justru harus melibatkan petani sebanyak-banyaknya. "Memang kita harus buka lahan pertanian baru 2 juta hektar, tapi ini harus dilakukan petani-nya sendiri. Dicari juga lahan yang resikonya kecil, seperti di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, karena mataharinya banyak, tanahnya gak berbukit-bukit, air juga banyak, Tidak perlu Food Estate, yang penting petaninya terlibat," tegasnya. Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian RI, Harvick Hasnul Qolbi mengungkapkan, di era pandemi ini, dari catatan Kementerian Pertanian tercatat sebanyak 3 juta orang beralih profesi menjadi Petani. Mereka yang semula bekerja di sektor industri, kemudian karena terjadi PHK, maka sebagian memilih pulang kampung dan memulai bertani. "Ada 3 juta lebih, hampir 4 juta di catatan kami di Kementerian Pertanian, ini mungkin satu berkah utamanya di masa pandemi ini. Walaupun ini dilakukan secara sporadis, tapi ini terus kita bina, kita bimbing agar mereka siap pakai dan menjadi petani profesional," ungkapnya. Adapun program-program Kementerian Pertanian, kata Harvick juga terus berjalan, meskipun dari sisi penyerapan anggaran belum menggembirakan. Tercatat hingga Juli, penyerapan anggaran baru 20 persen, kata Harvick. "Akibat pandemi, program-program memang banyak yang terganggu, tapi kita terus usahakan dan ini bisa dibuktikan dengan tidak langkanya kebutuhan pangan kita. Kita bisa mengurangi impor, utamanya beras. Kita sudah lakukan itu," pungkasnya.(git/fin)
