JAKARTA - Sedikitnya 7 permasalahan masih menjadi 'Pekerjaan Rumah' (PR) untuk diselesaikan, sebelum proses alih kelola Blok Migas Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) kepada Pertamina Hulu Rokan (PHR), anak usaha PT Pertamina (Persero) pada 8 Agustus 2021 mendatang.
Hal itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan kepada Fajar Indonesia Network (FIN), dalam sesi wawancara khusus, Rabu (27/7) kemarin.
"Awalnya ada 9 permasalahan yang belum selesai, tapi belakangan soal pembangkit listrik dan tenaga kerja sudah berhasil diselesaikan. Tinggal 7 permasalahan lagi, ini versi saya (Energy Watch) ya," jelas Mamit.
Beberapa persoalan, kata Mamit, dirasa tidak akan terselesaikan pada waktu serah terima dari CPI ke Pertamina. Namun demikian, masalah ini harus tetap menjadi perhatian Pertamina, mengingat jika tidak diselesaikan bisa mengganggu produksi blok migas terbesar kedua di Indonesia tersebut.
"Saya kira beberapa isu memang belum akan bisa diselesaikan sebelum alih kelola, misalnya soal Enhanced Oil Recovery (EOR), isu lingkungan dan kalau dari versi saya sendiri isu sosial yang juga belum clear," ungkapnya.
Berikut adalah 7 Isu utama alih kelola Blok Rokan yang belum terselesaikan, menurut versi Energy Watch:1. Permasalahan data, seperti data sub surface dan data-data lain seperti data vendor.
2. Permasalahan formula Enhanced Oil Recovery (EOR).
3. Permasalahan kontrak dengan vendor, karena CPI menggunakan skema cost recovery sedangkan Pertamina Hulu Rokan (PHR) menggunakan skema gross split.
4. Permasalahan perizinan, seperti AMDAL (Analisis dampak lingkungan) dan perizinan lain-lain.
5. Isu lingkungan hidup, soal tanah terkontaminasi minyak dan lainnya.
6. Permasalahan target pengeboran dan Work Over Well Service (WOWS).
7. Permasalahan teknologi informasi, kaitannya dengan digitalisasi. Lisensi dari program-program (Software) harus beralih lisensinya dari CPI ke PHR. (git/fin)
