-advertisement-
-advertisement-
HomeHukum dan KriminalBegini Saran dan Rekomendasi KPK Terkait Program Vaksin Gotong Royong

Begini Saran dan Rekomendasi KPK Terkait Program Vaksin Gotong Royong

JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyampaikan saran tindak lanjut mengenai rencana program vaksin gotong royong (GR) melalui PT Kimia Farma Tbk.

Saran tersebut disampaikan Firli kala menghadiri rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin pada Senin (12/7) kemarin.

“KPK memahami permasalahan implementasi vaksinasi saat ini sekaligus mendukung upaya percepatan vaksinasi,” kata Firli dalam keterangannya, Rabu (14/7).

Menurut Firli, penjualan vaksin gotong royong melalui Kimia Farma berisiko tinggi dari aspek medis dan kontrol vaksin meski telah dilengkapi dengan Permenkes.

Sebab, program tersebut dapat memunculkan praktik reseller, berefektivitas rendah, dan jangkauan Kimia Farma yang terbatas.

Pada kesempatan yang sama, Firli turut menyampaikan sejumlah rekomendasi terkait program vaksin gotong royong.

Pertama, kata dia, vaksin gotong royong tidak boleh menggunakan vaksin hibah bilateral maupun skema COVAX. Kedua, perlu adanya transparansi data alokasi dan penggunaan vaksin gotong royong (by name, by address, dan badan usaha).

Ketiga, pelaksanaan vaksin gotong royong direkomendasikan melalui lembaga atau institusi yang menjangkau kabupaten/kota seperti rumah sakit swasta maupun lembaga selain retail seperti Kimia Farma.

Pelaksanaan vaksin juga direkomendasikan melalui Kantor Pelayanan Pajak. Sebab, Kantor Pelayanan Pajak dinilai memiliki database wajib pajak yang mampu secara ekonomi.

Keempat, perbaikan logistik vaksin untuk mencegah vaksin mendekati kadaluarsa dan distribusi lebih merata.

Dikatakan, Menkes diperintahkan untuk mementukan jumlah, jenis, harga, serta mekanisme vaksinasi sesuai Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Namun, menurut Firli, perlu dibangun sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan minitoring pelaksanaan vaksin gotong royong secara transparan dan akuntabel.

Firli menekankan, jangan ada praktik fraud dalam program tersebut. “Jangan ada niat jahat untuk melakukan korupsi,” imbuhnya.

Selain itu, menurut Firli, data penerima vaksin juga penting. Untuk itu, menurut dia, Kemenkes harus menyiapkan data calon peserta vaksin gotong royong sebelum dilakukan vaksinasi. (riz/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

-advertisement-
-advertisement-