Atasi Varian Delta, Kemenkeu Pastikan APBN Responsif dan Fleksibel
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap responsif dan fleksibel, untuk menghadapi serbuan virus Covid-19 varian Delta. Hal itu juga sebagai dukungan terhadap diberlakukannya PPKM Darurat pada 3-20 Juli 2021. Sebagaimana diketahui, dalam lima hari pelaksanaan PPKM darurat, kasus Covid-19 masih dalam tren peningkatan dan kembali menyentuh rekor kasus harian sebanyak 34.379 per 7 Juli 2021. Kecepatan pemulihan kondisi pandemi saat ini sangat bergantung pada efektivitas pelaksanaan kebijakan Pemerintah seperti PPKM Darurat, penguatan 3T, dan akselerasi vaksinasi, serta penerapan 5M oleh masyarakat luas. Untuk mencapai herd immunity sebelum akhir tahun 2021, Pemerintah perlu mengakselerasi kecepatan vaksinasi hingga 3 juta dosis per hari pada periode Oktober - November.
"Ini adalah target yang luar biasa tinggi dan kita membutuhkan dukungan seluruh pihak, baik dari Kementerian/Lembaga, TNI, Polri, hingga Pemerintah Daerah”, ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu di Jakarta, Rabu (7/7).
“Semua kebijakan ini dilaksanakan dalam kerangka implementasi program PEN dengan total alokasi yang tetap sebesar Rp699,43 triliun. Peningkatan intervensi kesehatan dan perlindungan sosial ini dilakukan melalui refocusing APBN 2021, termasuk di dalam Program PEN itu sendiri sehingga tidak menambah kebutuhan pembiayaan”, lanjut Febrio.
