17, October, 2021

Tak Proses Laporan Etik Firli, ICW Sebut Dewas Bertransformasi Jadi Kuasa Hukum Ketua KPK

JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah bertransformasi menjadi kuasa hukum Ketua KPK Firli Bahuri.

Padahal, lembaga tersebut semula dibentuk guna mengawasi kinerja komisi antirasuah berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) alias revisi UU KPK.

“ICW beranggapan Dewan Pengawas KPK saat ini tidak lagi bertindak sebagai lembaga pengawas, melainkan sudah bertransformasi menjadi kuasa hukum Firli Bahuri,” kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Jumat (2/7).

Pernyataan itu dilontarkan lantaran Dewan Pengawas KPK tidak memproses laporan teranyar ICW soal dugaan pelanggaran etik Firli Bahuri terkait penggunaan helikopter.

Dewan Pengawas KPK sebelumnya sempat menjatuhkan sanksi etik ringan berupa teguran tertulis II kepada Firli. Sanksi diberikan akibat Firli terbukti melanggar etik berkaitan gaya hidup mewah saat menumpangi helikopter dalam perjalanan di Sumatera Selatan.

Laporan ICW menyasar pada kuitansi pembayaran penyewaan helikopter yang diduga palsu. Sedangkan putusan sebelumnya terkait gaya hidup mewah Firli.

“Jelas dua hal itu berbeda. Lagi pun aturan Dewan Pengawas menyebutkan bahwa perilaku jujur insan KPK menjadi satu hal yang bisa dilaporkan ke Dewan Pengawas berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Dewas No 2/2020,” ucapnya.

Maka dari itu, dalam laporan tersebut, ICW menjelaskan duduk persoalan, terutama perihal dugaan diskon yang diperoleh Firli saat menyewa helikopter dan tidak dilaporkan ke bagian gratifikasi dalam kurun waktu 30 hari.

“Dalam PerKom itu juga tercantum bahwa insan KPK harus menolak setiap gratifikasi yang dianggap suap. Jadi, secara materi pelanggaran, tidak ada alasan bagi Dewan Pengawas untuk menolak laporan tersebut,” ungkapnya.

Seperti diberitakan, Dewan Pengawas KPK memastikan tidak memproses laporan soal dugaan pelanggaran etik terkait penerimaan gratifikasi penyewaan helikopter yang dilakukan oleh Ketua KPK Firli Bahuri.

Adapun dugaan pelanggaran etik tersebut dilaporkan oleh ICW ke Dewan Pengawas pada Jumat (11/6).

“Kasus helikopter Pak FB (Firli Bahuri) sudah selesai dan diputus oleh Dewas tahun lalu,” kata Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris dalam keterangan tertulis, Rabu (30/6). (riz/fin)

Rekomendasi Berita Terbaru

Populer