News

Segera! Buka RS Darurat di Pusat Hingga Daerah

fin.co.id - 29/06/2021, 18:20 WIB

Pesawat milik maskapai Citilink terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Ruang di Bandara Sam Ratuangi, Manado, Sulawesi Utara

JAKARTA - Pemerintah pusat dan daerah diminta segera membuka rumah sakit darurat. Seperti memanfaatkan gedung-gedung milik pemerintah , stadion olahraga atau aset bangunan lainnya. Ini untuk mengatasi terjadina lonjakan pasien positif COVID-19.

"Termasuk pusdiklat yang dimiliki sejumlah BUMN karena itu koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian BUMN perlu dilakukan," ujar Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (29/6).

Menurutnya, pembukaan RS darurat menjadi penting. Karena peningkatan jumlah kasus positif COVID-19 terus terjadi secara signifikan di banyak daerah.

Baca Juga : Penghuni Apartmen Menolak Keberadaan RS Darurat Covid-19

Dia meminta agar fasilitas yang ada di kompleks Gelora Bung Karno (GBK) digunakan untuk membuka RS darurat COVID-19. Sebab, saat ini Jakarta merupakan zona merah yang laju peningkatan kasus COVID-19 terbesar di Indonesia.

"Kami menyarankan agar beberapa fasilitas gedung di kompleks Gelora Bung Karno (GBK) Senayan digunakan untuk RS darurat tersebut. Seperti di Tennis Indoor dan sarana lainnya. Karena RS di area Jabodetabek mayoritas telah melebihi kapasitas yang menyebabkan antrean panjang pasien," tukasnya.

Wakil Ketua MPR RI itu menjelaskan, saat ini fasilitas kesehatan yang ada di RSD Wisma Atlet telah melebihi kapasitas. Sehingga menyebabkan pasien COVID-19 harus menunggu antrean.

Baca Juga : Saat Stadion Sepak Bola Disulap Menjadi RS Darurat Corona

Dia menilai, khusus wilayah DKI Jakarta, untuk kondisi seperti saat ini, tidak mungkin bergantung pada RSD Wisma Atlet yang sudah hampir melebihi kapasitas, yang menyebabkan pasien positif lainnya harus mengantri.

"Pembukaan RS darurat juga perlu dilakukan di daerah-daerah zona merah COVID-19 khususnya di Pulau Jawa. Beberapa asrama haji juga dapat difungsikan sebagai RS darurat. Terutama setelah ibadah haji ditiadakan tahun 2021," urai Muzani.

Dia menilai, dalam situasi seperti ini yang diperlukan adalah kerjasama yang maksimal antara semua pihak. Seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh komponen bangsa.

Muzani berharap pemerintah membuka kembali peluang bagi pihak-pihak yang ingin menjadi relawan dalam rangka penanganan COVID-19 di Indonesia.

Langkah itu karena sekarang seluruh tenaga kesehatan (nakes) dan para dokter yang menangani pasien COVID-19 sangat kelelahan. "Pemerintah sebaiknya membuka peluang bagi orang-orang yang ingin menjadi relawan. Karena para nakes seperti dokter, perawat dan tenaga medis lainnya sangat kelelahan. Karena pasien positif terus bertambah dan berdatangan ke setiap rumah sakit," bebernya.

Selain itu, dia juga meminta pemerintah untuk terus melakukan kontrol di lapangan agar protokol kesehatan bisa diterapkan dengan baik. (rh/fin)

Admin
Penulis
-->