spot_img
29, September, 2021

Ini Isi Lengkap Pengetatan PPKM Mikro

JAKARTA – Pemerintah tidak memilih opsi lockdown alias penguncian wilayah. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro serta pemberlakuan pengetatan kegiatan masyarakat tetap menjadi pilihan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pun menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 14 Tahun 2021.

“Menginstruksikan agar kebijakan Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro diperpanjang dan lebih mengoptimalkan pos komando (Posko) penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan,” demikian isi Inmendagri, Selasa (22/6).

Perpanjangan PPKM mikro tersebut berlaku sejak 22 Juni hingga 5 Juli 2021. Beberapa pengetatan diberlakukan pada Inmendagri 14 Tahun 2021 tersebut.

Pada Inmendagri 13 Tahun 2021, pengaturan pemberlakuan pembatasan kegiatan restoran (makan/minum di tempat) sebesar 50 persen dari kapasitas.

Sementara, untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran dengan penerapan protokol kesehatan ketat.

Pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mal dibatasi sampai dengan pukul 21.00 waktu setempat. Penerapan protokol kesehatan lebih ketat, disertai pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 50 persen.

Pada Inmendagri 14 Tahun 2021 tersebut, pengaturan terdapat perbedaan pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) lokasi tersendiri maupun pusat perbelanjaan/mal.

Untuk, kegiatan makan minum di tempat kapasitasnya diatur sebesar 25 persen dari kapasitas normal. Kemudian, jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 20.00 waktu setempat.

Pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan, mal, pusat perdagangan, jam operasionalnya dibatasi sampai dengan pukul 20.00 waktu setempat. Selain itu, pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25 persen dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Sementara, terkait aturan bekerja dari rumah masih sama dengan instruksi sebelumnya. Daerah dengan zona merah, diminta untuk menerapkan work from home (WFH) sebesar 75 persen yang diatur secara bergiliran.

Sedangkan, WFO sebesar 25 persen. Bagi daerah selain zona merah, pembatasan dilakukan dengan menerapkan 50 persen WFH dan 50 persen WFO alias bekerja di kantor. (rh/fin)

Rekomendasi Berita Terbaru

Populer