18, September, 2021

Kasus Korupsi Tanah Munjul, KPK Tahan Bos PT Adonara Propertindo

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Direktur PT Adonara Propertindo (AP) Tommy Adrian (TA). Tommy ditahan dalam kapasitas sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tanah Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur Tahun 2019.

“Untuk kepentingan proses penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan pada tersangka TA selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan 3 Juli 2021 di Rutan KPK Gedung Merah Putih,” ucap Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (14/6).

BACA JUGA: Korupsi Pengadaan Tanah Munjul, KPK Tetapkan Empat Tersangka

Begitu keluar dari Kantor KPK, Tommy yang sudah mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK enggan berkomentar. Dengan tangan diborgol, Tommy memilih bungkam kemudian memasuki mobil tahanan.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Tahun 2019.

Keempat tersangka masing-masing mantan Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles, Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene, Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Ardian, serta PT Adonara Propertindo selaku tersangka korporasi.

BACA JUGA: Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Benny: Ndak Usah Lah, Kalau Hasilnya Juga Dikorupsi

KPK menduga, pelaksanaan pengadaan tanah di Munjul oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya diduga dilakukan secara melawan hukum.

Dugaan perbuatan melawan hukum tersebut antara lain tidak adanya kajian kelayakan objek tanah, tidak dilakukan kajian appraisal dan didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait.

Kemudian, beberapa proses dan tahapan pengadaan tanah juga dilakukan tidak sesuai SOP serta adanya dokumen yang disusun secara backdate, serta adanya kesepakatan harga awal antara pihak Anja Runtuwene dan Perumda Sarana Jaya sebelum proses negosiasi dilakukan.

Atas perbuatan para tersangka, negara diduga dirugikan sedikitnya Rp152,5 miliar. (riz/fin)

Rekomendasi Berita Terbaru

Populer