Sinkronisasi Program Pusat – Daerah Untuk Koperasi dan UMKM Jadi Target Utama

HomeEkonomiSinkronisasi Program Pusat - Daerah Untuk Koperasi dan UMKM Jadi Target Utama

 

JAKARTA – SeskemenkopUKM Arif Rahman Hakim mengatakan target-target pembangunan koperasi dan UMKM yang sudah ditetapkan, baik dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) maupun yang dimandatkan dalam PP no 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, bisa tercapai bila ada keselarasan program antara Pusat dan Daerah, dalam hal ini KemenkopUKM dengan Dinas Kabupaten/Kota maupun Provinsi.

“Saya bersyukur bisa hadir disini dan berdiskusi soal kegiatan yang sudah berjalan di 2021 dan yang akan kita kerjakan di 2022,” kata Arif, dikutip dari keterangan tertulisnya, Jumat (11/6).

Arif menjelaskan, saat ini jumlah Koperasi mencapai 127.124 dengan rincian 121.124 di tingkat kabupaten/kota, 8.076 tingkat Provinsi dan 5.161 tingkat nasional. Sedangkan jumlah UMKM mencapai 63.955.369 atau 99,62 persen dari total pelaku usaha.

“Meski pertumbuhan ekonomi belum positif, namun tidak terlalu besar dan arahnya mudah- mudahan ke angka positif, sehingga ada kenaikan target pada tahun 2022. Ini menunjukkan program Pusat dan Daerah sudah harus selaras, ” kata Arif.

Arif memberi contoh kontribusi koperasi terhadap PDB yang pada 2021 ditargetkan 5,2 persen naik menjadi 5,3 persen pada 2022. Demikian juga kontribusi UMKM pada PDB naik dari 62 persen menjadi 63 persen di 2022.

Rasio wirausaha yang di 2021 diharapkan mencapai 3,65 persen naik menjadi 3,75 persen di tahun 2022. Jumlah koperasi modern juga diharapkan menjadi 100 di 2021 dan 150 di tahun 2022. Kontribusi ekspor UMKM juga naik menjadi 15,8 di tahun 2022 dibanding 2021 yang diproyeksikan 15,7 persen.

“Hal ni mengindikasikan kegiatan kita sudah harus dilakukan searah khususnya bagaimana menaikkan kontribusi KUMKM pada PDB. Salah satunya harus ditingkatkan adalah permodalan. Misalnya pembiayaan dari perbankan yang saat ini berkisar 20 persen dari total kredit perbankan, akan dinaikkan porsinya menjadi 30 persen pada 2024. Tantangannya adalah apakah kita bisa menyiapkan KUMKM untuk menangkap peluang itu,” jelas Arif.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan dinas kabupaten/kota mulai harus mengalokasikan anggaran di APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dalam mendukung berbagai kebijakan UMKM.

“Misalnya peningkatan kapasitas SDM, kurasi produk UMKM juga harus dianggarkan. Kami di Provinsi sudah menganggarkannya dan seyogyanya juga diikuti dinas Kabupaten/kota,” kata Khofifah.

Khofifah juga meminta Dinas Koperasi dan UKM Jatim untuk memastikan bahwa proses perijinan UMKM dilakukan sudah bisa di semua level dan lini. “Pak Pur selaku KadiskopUKM Jatim harus bisa mengkoordinasikan industri makanan minuman yang kesulitan mengurus PIRT. Agar bisa diakses UMKM,’ katanya.

Selanjutnya setelah legalitas tercapai, perijinan lain seperti sertifikat halal, POM harus seiring dengan akses permodalan.

“Untuk sertifikasi halal pastikan di semua lini level sudah terkonfirmasi bahwa aksesnya lebih mudah dan cepat siapkan klinik untuk fasilitasi UMKM jika ada kesulitan” pinta Gubernur Khofifah.

Khofifah menambahkan, UMKM Jatim harus segera bersiap menjadi tuan rumah acara Bangga Buatan Indonesia (BBI) di bulan Agustus 2021 mendatang. “Ini peluang besar bagi koperasi dan UMKM Jawa Timur untuk bisa memanfaatkan semaksimal mungkin BBI ini. Rencananya kami akan pusatkan acaranya di tiga kota Surabaya, Malang dan Jakarta, sebagai kota pendukung,” pungkasnya. (git/fin)

Baca Juga

Berita Terbaru