Kasus Korupsi Barang Tanggap Darurat Covid-19, KPK Periksa Sekda Bandung Barat

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan pemeriksaan saksi akan dilakukan di Kantor Polres CImahi Jalan Jend. H. Amir Machmud No. 333, Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. "Hari ini (11/6) dijadwalkan pemeriksaan saksi untuk tersangka AUS (Aa Umbara Sutisna, Bupati nonaktif Bandung Barat)," kata Ali dalam keterangannya, Jumat (11/6). Ke-11 saksi yang dipanggil antara lain Asep Sodikin, Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat; Asep Wahyu FS, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemkab Bandung Barat; Rega Wiguna, Kabid Pendapatan BAPENDA Pemkab Bandung Barat; Sri Dustirawati, Kepala Dinas Sosial Pemkab Bandung Barat. Kemudian Ade Zakir, Kepala Dinas DPMPTSP Pemkab Bandung Barat; Floren Sisca Della, ibu rumah tangga; Donih Adhy Heryady, Karyawan PT Jagat Dir Gantara Bagian Administrasi Umum; Mohammad Riyad Mintarja, Swasta. Lalu Djohan Chaerudin, Wiraswasta; Wisnu Jaya Prasetia, ASN Pemda Kabupaten Bandung Barat atau ajudan bupati; dan Dicky Yuswandira, Staf Pengelola Persidangan pada Sub Bagian Persidangan dan Perundang-undangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Barat atau pegawai honorer. Adapun KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, tahun 2020. Tiga tersangka itu yakni Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna (AUS), Andri Wibawa (AW) dari pihak swasta/anak dari Aa Umbara, dan pemilik PT Jagat Dir Gantara (JDG) dan CV Sentral Sayuran Garden City Lembang (SSGCL) M Totoh Gunawan (MTG). Dalam proses penyidikan kasus tersebut, Alex mengatakan tim penyidik KPK telah memeriksa 30 saksi terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemkab Bandung Barat dan beberapa pihak swasta lainnya. Atas perbuatan tersebut, Aa Umbara disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan atau Pasal 15 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 56 KUHP. Sementara itu, tersangka Andri dan M Totoh disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 56 KUHP. (riz/fin)