Utang Negara Capai Rp6.336 Triliun, Fadli Zon: Pemerintah Sekarang Lebih Buruk Dibanding Era SBY

HomeNasionalUtang Negara Capai Rp6.336 Triliun, Fadli Zon: Pemerintah Sekarang Lebih Buruk Dibanding...

JAKARTA- Anggota DPR RI, Fadli Zon membandingkan tata kelola pemerintahan Presiden Jokowi dan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut politikus Partai Gerindra itu, era SBY lebih baik daripada rezim Jokowi saat ini.

Fadli Zon berpatokan pada tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan utang Pemerintah yang hingga kini capai Rp6.336 triliun. Sementara utang BUMN mencapai Rp1.140 triliun.

“Tata kelola utang Pemerintah sekarang ini memang lebih buruk jika dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Di masa pemerintahan SBY, hingga akhir jabatannya utang pemerintah tercatat sebesar Rp2.700 triliun dan utang BUMN sebesar Rp500 triliun,” kata Fadli Zon dikutip keterangan tertulisnya, Kamis (10/6).

Fadli Zon mengatakan,pemerintahan SBY berhasil menurunkan rasio utang terhadap PDB dari 56,6 persen pada 2004, menjadi tinggal 23 persen pada 2014.

Selain itu, di era SBY juga, dua BUMN terkemuka, yaitu Pertamina dan PLN
dimasukan ke dalam daftar Fortunes Global 500.

“Artinya, kinerja BUMN kita di masa lalu pernah sangat baik. Namun, hanya dalam tempo lima tahun, utang pemerintah telah membengkak menjadi Rp6.336 triliun, sementara utang BUMN meningkat jadi Rp1.140 triliun,” ujar Fadli Zon.

Dia bilang bahwa jika kedua jumlah utang itu digabungkan, maka angkanya telah mendekati Rp8.000 triliun. Secara rasio, per April 2021, jumlah rasio utang terhadap PDB telah tembus angka 41,6 persen.

Lebih lanjut, Fadli Zon menilai, Pemerintah tidak bisa berdalih bahwa adanya pandemi. Sebab tanpa panemi pun utang negara terus membengkak.

“Jadi, dengan atau tanpa pandemi, kita sudah tak lagi berjalan di rel yang benar. Pandemi hanya sedikit menambah buruk, pada situasi yang sudah sangat buruk. Sejak sebelum pandemi, misalnya, banyak BUMN telah mengalami gagal bayar, sehingga harus mendapatkan suntikan dana dari negara,” paparnya.

Dia menilai, selain masalah tata kelola dan profesionalitas pemerinta, ada masalah lain yang telah mendorong BUMN berada di jurang kebangkrutan adalah kesalahan Pemerintah dalam memandang dan menempatkan BUMN.

“Selama ini BUMN ditempatkan sebagai unit bisnis. Karena dimiliki oleh Pemerintah dan mengelola sektor-sektor strategis, BUMN jadi dilihat sebagai perusahaan gigantik. Akibatnya, BUMN kita terus-menerus dikerubuti oleh semut-semut kepentingan yang ingin mengais rezeki,” ungkapnya.

Padahal,masih kata dia, kalau membaca kembali Pasal 33 UUD 1945, BUMN adalah instrumen intervensi Pemerintah terhadap perekonomian. Fungsinya untuk menguasai sektor-sektor strategis bagi kepentingan publik. Jadi, misi BUMN bersifat ideologis, sementara tata kelolanya bersifat profesional.

“Tapi hal itu tak lagi berlaku kini. Hari ini, misi BUMN bersifat bisnis, sementara tata kelolanya tidak profesional. Pada akhirnya, misi ideologis tidak terkejar, sementara dari sisi bisnis malah tersungkur,” paparnya.

Adapun Fadli menjabarkan utang Garuda saat ini mencapai US$4,9 miliar dolar, atau setara Rp70 triliun. Angka tersebut meningkat sekitar Rp1 triliun setiap bulannya jika Garuda terus menunda pembayaran kepada pemasok (lessor).

Garuda juga terlilit kerugian yang cukup besar. Saat ini, operational cost Garuda tiap bulan mencapai US$150 juta, padahal pendapatannya hanya tinggal US$50 juta. Artinya, tiap bulan perusahaan pelat merah ini merugi sekitar US$100 juta.

Selain itu, Perusahaan Listrik Negara atau PLN juga memiliki utang sebesar Rp500 triliun. Padahal rnam tahun lalu, utang PLN hanya di bawah Rp20 triliun. Namun, hanya dalam satu periode kekuasaan, utang PLN telah meroket menjadi Rp500 triliun. (dal/fin)

Baca Juga

Berita Terbaru