Peradilan Umum Paling Banyak Masalah

HomeHukum dan KriminalPeradilan Umum Paling Banyak Masalah

JAKARTA – Peradilan umum paling banyak masalah. Sebagai bukti peradilan umum adalah peradilan yang paling banyak dilaporkan masyarakat di bandingkan pengadilan agama dan niaga.

Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial (KY) Sukma Violetta mengatakan peradilan umum merupakan institusi hukum yang paling banyak dilaporkan masyarakat. Sejak Januari hingga Mei 2021 jumlah laporan masyarakat yang masuk ke KY terhadap peradilan umum jumlah 452 pengaduan.

“Selama periode tersebut total ada 601 laporan yang diterima KY dan didominasi oleh peradilan umum,” katanya, Kamis (10/6).

Selain peradilan umum, KY menerima 42 laporan yang ditujukan kepada pengadilan agama, laporan terkait Mahkamah Agung sebanyak 38 laporan, dan pengadilan niaga berjumlah 18 pengaduan.

Selain itu, laporan terhadap pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) sebanyak 15 aduan, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) 14 aduan, pengadilan hubungan industrial delapan aduan, serta Peradilan Militer dan Mahkamah Konstitusi masing-masing dua pengaduan.

“Sisanya 10 pengaduan masuk ke bagian lain-lain,” ungkapnya.

Dijelaskannya, pihaknya juga mendata sebanyak 1.011 laporan dan surat tembusan. Perinciannya laporan langsung ke KY sebanyak 177 melalui pos 296, dan pengaduan secara dalam jaringan (daring) 124 dan berdasarkan informasi sebanyak empat aduan.

“Untuk surat tembusan yang diterima KY sebanyak 410. Jadi, total sebanyak 1.011 laporan dan surat tembusan,” ujarnya.

Sukma juga menyebut, dalam laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), ternyata ada 10 provinsi yang paling banyak diadukan masyarakat.

Pertama, DKI Jakarta sebanyak 148 laporan, Jawa Timur 58, Sumatera Utara 57 aduan, 49 laporan di Jawa Barat, Jawa Tengah 25 laporan, serta Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan masing-masing 24 laporan.

Selanjutnya, KY menerima laporan dari Provinsi Riau sebanyak 22 aduan, Sulawesi Selatan 20 laporan, dan 16 laporan dari Nusa Tenggara Timur.

Terkait dengan usulan sanksi, KY mendata sanksi ringan sebanyak 47, sanksi sedang 14, dan sanksi berat tiga usulan.

“Dari hasil pleno menindaklanjuti laporan masyarakat, sebanyak 35 terbukti dan 81 tidak terbukti,” ungkapnya.(gw/fin)

Baca Juga

Berita Terbaru