Kuota Minimarket Diduga Melebihi Ambang Batas

HomeNusantaraKuota Minimarket Diduga Melebihi Ambang Batas

INDIHIANG – Keberadaan minimarket di Kota Tasikmalaya kian hari semakin menjamur. Padahal, jumlah minimarket yang tersebar di 10 kecamatan se-Kota Tasikmalaya itu telah dibatasi. 

Dalam Perwalkot Tasik Nomor 57 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, keberadaan minimarket dibatasi hanya 103 toko. Kenyataannya kini lebih dari 200 toko.

Hal itu terungkap dalam hearing Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya DPMPTSP, Satpol PP, Dinas UMKM Perindag serta sejumah aktivitis muda, Rabu (09/06/21).

BACA JUGA: Kelola Arsip dengan Baik, BPJAMSOSTEK Raih Penghargaan dari ANRI

“Kalau ada dugaan melebihi jumlah kuota minimarket dari Perwalkot 57, kita sudah mengingatkan beberapa kali juga kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian,” ujar Ketua Komisi II, Andi Warsandi kepada Radar, kemarin.

“Dan bilamana perlu diambil tindakan yang dianggap perlu sesuai tufoksinya, kan itu juga sudah diingatkan beberapa kali. Jadi di pertemuan tadi kita pertegas lagi hal itu. Jadi ulah nepi ka diantepkeun. Sudah diingatkan,” sambungnya seperti dikutip dari Radar Tasikmalaya (Fajar Indonesia Network Grup).

Andi pun mencurigai jumlah unit minimarket yang tersebar di Kota Tasikmalaya sudah melampaui ambang batas kuota. Pihaknya berkali-kali mewarning eksekutif untuk lakukan pendataan ulang bahkan pengendalian serta pengawasan. “Kita perlu tahu berapa sebenarnya jumlah kuota minimarket yang ada,” tandasnya.

BACA JUGA: Daftar Sembako yang Bakal Kena PPN 12 Persen

Terang dia, jika kaitan dengan adanya perizinan terintegrasi secara elektronik atau One Singgle Submition (OSS) minimarket yang diberlakukan pemerintah pusat. Pihaknya menyarankan agar dinas terkait melakukan penyelerasan dengan turunan hukum di atasnya.

“Supaya ada kepastian nantinya. Maka rujukan dan pedoman pelaksanaannya tinggal ke bawah. Ini makanya kami dorong juga tadi untuk ke Bagian Hukum juga dan Bapemperda melakukan kajian dan harmonisasi keberadaan Perda dan Perwal kaitan OSS dan turunnya lagi dari Omnibuslaw,” terangnya.

Intinya, tegas dia, melihat derasnya regulasi dari pemerintah pusat terkait minimarket ini sebenarnya investasi itu tak bisa ditahan lagi. Karena daerah mau tak mau mengikuti apa yang diberlakukan pemerintah pusat.

BACA JUGA: IHSG Diperkirakan Tertahan di Rentang Support – Resistance 6.000-6.088

Kepala DPMPTSP Kota Tasikmalaya Haddy Riyadi mengakui pihaknya sebatas verifikator dalam urusan permohonan izin masyarakat melalui sistem OSS. Ketika izin lewat OSS terbit, syarat pemenuhan komitmen harus ditempuh pemohon.

“Kaitan izin operasional itu di OSS, kami hanya verifikator sejauhmana pemenuhan komitmen yang dilakukan pemohon ketika terbit izinnya, ia akan tercantum catatan bahwa izin yang ia kantongi belum efektif. Tetapi, setelah pemenuhan komitmen ditempuh, nanti catatan itu akan hilang,” katanya.

Ia pun mengulas alasan Dinas KUMKMPerindag dan tim dari Pemkot, merevisi kuota yang semula dibatasi hanya dua unit per kecamatan. Dirinya  yang kala itu mengikuti proses revisi aturannya, mengakui adanya ketentuan dari Kementerian Perdagangan berkaitan penghitungan jumlah penduduk, perkembangan daerah dan parameter lain yang mengatur batasan kuota minimarket.

BACA JUGA: Ditimbang Menaikkan Tarif Pajak, Lebih Baik Benahi Sistemnya

“Saat itu Perwalkot Nomor 1 Tahun 2015 menggunakan jumlah penduduk dari hasil sensus Tahun 2012. Nah, kemudian Perwalkot 57 Tahun 2019 ada jangka waktu dari 2012-2019 (7 tahun) maka jumlah penduduk sudah bertambah, maka kenapa jumlah kuota bertambah karena ada indikator perhitungan-perhitungan itu,” papar Hadi menceritakan.

Anggota Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya lainnya, H Maman Darusman menegaskan adanya perda dan perwalkot berkaitan minimarket merupakan proteksi agar investasi dan usaha luar bablas sebebas-bebasnya di daerah. “Namun, ketika eksekutornya tidak tegas ya percuma ada proteksi juga. Pengusaha kita yang terbatas teknologi dan modal akan digerus, proteksi ini harus dijalankan,” tegas Maman. (igi)

Baca Juga

Berita Terbaru