Kejagung Lanjut Garap Korupsi Dana Hibah KONI

HomeHukum dan KriminalKejagung Lanjut Garap Korupsi Dana Hibah KONI

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAMPidsus) Kejagung memeriksa dua saksi. Pemeriksaan terkait dugaan korupsi hibah Kemenpora kepada KONI Pusat tahun anggaran 2017.

“Hari ini tim jaksa penyidik memeriksa dua saksi yang diduga mengetahui aliran uang atau dana bantuan pemerintah kepada KONI Pusat pada tahun anggaran 2017,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (10/6).

Dua saksi tersebut adalah RS selaku pelatih olahraga Panjat Tebing. Saksi lainnya adalah EP selaku Kepala Bagian Keuangan pada KONI Pusat.

“Kedua saksi diperiksa terkait dengan penyalahgunaan dana KONI Pusat,” kata Leonard.

Sebelumnya, sebanyak 155 saksi dan dua ahli telah diperiksa dalam penyidikan kasus ini dari rencana 715 orang yang akan diperiksa sebagai saksi. Dalam kasus ini, jaksa penyidik juga telah menyita 253 dokumen dan surat.

Ia menyebutkan total kerugian negara dalam kasus ini masih dalam proses perhitungan BPK.

Pemeriksaan para saksi itu menindaklanjuti hasil telaahan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana tertuang dalam surat tanggal 8 Mei 2020 yang meminta untuk dilakukan pemeriksaan tambahan guna menggali penyimpangan yang terjadi dalam pemberian bantuan dana KONI Pusat pada tahun 2017.

Kasus bermula ketika Pemerintah melalui Kemenpora memberikan bantuan dana kepada KONI Pusat sebesar Rp25 miliar pada bulan Desember 2017 untuk pembiayaan program pendampingan, pengawasan, dan monitoring program peningkatan prestasi olahraga nasional menuju Asian Games 2018.

Dalam pelaksanaannya diduga terjadi penyimpangan penggunaan dan pengelolaan dana yang dilakukan oknum Kemenpora dan oknum KONI Pusat dengan membuat laporan fiktif dan pengadaan barang dan jasa tanpa prosedur lelang yang mengakibatkan kerugian negara.(gw/fin)

Baca Juga

Berita Terbaru