-advertisement-
-advertisement-
HomePolitikIni 5 Pasal UU ITE yang Bakal Direvisi

Ini 5 Pasal UU ITE yang Bakal Direvisi

JAKARTA – Pemerintah akan kembali membuat omnibus law. Kali ini di bidang digital. Untuk mewujudkan hal tersebut, Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) akan direvisi. Ada lima pasal yang akan direvisi.

Hal ini diungkapkan Menkopolhukam Mahfud MD di Jakarta, Selasa (8/6). Menurutnya, berdasarkan analisa BIN (Badan Intelijen Negara), survei dan studi di berbagai negara, dunia digital sangat berbahaya.

“Karena itu, kita memutuskan membuat semacam omnibus law di bidang elektronik. Di samping yang sudah ada nanti akan dikaji ulang. Tujuannya agar Indonesia mempunyai kekuatan pertahanan di dunia digital,” tegas Mahfud.

BACA JUGA: Luas Lahan Gagal Panen Capai 31.000 Hektare

Pertahanan dunia digital Indonesia, lanjutnya, masih belum kuat. Omnibusl law di bidang digital ini merupakan rencana jangka panjang pemerintah.

“Ada banyak serangan intelijen terhadap pertahanan kita. Banyak yang bolong-bolong. Namun, ini adalah rencana jangka panjang. Untuk jangka pendek ini, pemerintah berencana merevisi UU ITE,” tukasnya.

Ada lima pasal UU ITE yang bakal direvisi. Yaitu pasal 27, pasal 28, pasal 29, dan pasal 36. Ditambah satu lagi yakni pasal 45 C. Revisi itu bertujuan menghilangkan multitafisir, pasal karet, dan kriminalisasi. Mahfud menyebut revisi merupakan permintaan publik.

“Kata masyarakat pasal-pasal itu diskriminasi dan lain-lain. Kita perbaiki tanpa mencabut UU itu. Karena UU itu masih sangat diperlukan untuk mengatur lalu lintas komunikasi melalui dunia digital,” lanjutnya.

BACA JUGA: Kemenag Lanjutkan Program Sertifikasi Dai, HNW: Ini Menambah Luka Umat Islam Dengan Pembatalan Haji Sepihak

Revisi tersebatas mencakup enam masalah yang diatur dalam UU ITE. Pertama ujaran kebencian. Dalam revisi akan dijelaskan sehingga tidak menyebabkan multitafisir

“Ujaran kebencian itu apa. Misalnya mendistribusikan, sekarang ditambah, mendistribusikan dengan maksud diketahui umum. Jika mendistribusikan mengirim sendiri. Misalnya saya mengirim ke saudara secara pribadi, itu tidak bisa dikatakan pencemaran. Tidak bisa dikatakan fitnah,” terangnya.

Revisinya, kata Mahfud, secara substansi menambah kalimat, memperjelas maksud dari istilah-istilah yang ada di UU. Selain ujaran kebencian, kebohongan, perjudian online, kesusilaan, pengawasan seks melalui online, fitnah, pencemaran, perhinaan juga akan ada di UU tersebut.

“Kemudian kebohongan itu apa. Kapan orang dikatakan bohong. Lalu perjudian secara online. Kesusilaan seperti penawaran seks melalui online. Selanjutnya fitnah, pencemaran, penghinaan,” ungkapnya.

Nantinya UU ITE tidak akan melebar secara konteks. Tetapi merevisi pasal-pasal karet yang dianggap menimbulkan diskriminasi. Revisi UU ITE tersebut akan dimasukan melalui proses legislasi.

Kajian revisi UU ITE tersebut diikuti 55 orang yang melakukan diskusi secara intensif. Mulai dari Wamenkumham, Ketua Harian Kompolnas, pelapor, korban, aktivis, insan pers, praktisi, hingga anggota DPR. Sementara itu ada 6 lembaga yang ikut. Yaitu Kemenkominfo, Polri, Kejaksaan, MA, Komnas HAM, komnas perempuan dan Kemenkumham.(rh/fin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

-advertisement-
-advertisement-