Kedatangan 34 Ribu PMI Harus Diantisipasi

JAKARTA - Pemerintah beserta seluruh pihak terkait harus mengantisipasi kedatangan para Pekerja Migran Indonesia (PMI). Salah satunya dengan memprioritaskan protokol kesehatan.

Warga Negara Indonesia (WNI) yang berjumlah sekitar 34 ribu tersebut, adalah PMI yang telah habis masa kontraknya di berbagai negara, terutama Malaysia, Arab Saudi, Hongkong, dan sebagainya.

BACA JUGA: 15 Hari Tersesat di Hutan, Hanya Minum Air Embun di Dedaunan

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar meminta agar seluruh titik pintu masuk kedatangan harus diawasi dengan ketat.

“Soal protokol kesehatan, harus menjadi prioritas utama. Karena seluruh pihak harus bekerjasama, mulai pemerintah pusat dan juga pemda yang akan menjadi tujuan para WNI ini,” tegasnya, Senin (31/5).

Lebih lanjut Gus Ami (sapaan akrabnya) berharap betul bahwa soal prokes ini harus menjadi perhatian utama sehingga kemungkinan penyebaran Covid-19 bisa cegah.

BACA JUGA:  Diduga Komunikasi dengan Wali Kota Tanjungbalai, Dewas KPK Segera Panggil Lili Pintauli

"Tanpa kerja sama yang kuat antara pusat dan daerah ini mustahil bisa dilakukan. Kuncinya koordinasi dan kerja sama demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” lanjut Gus Ami.

Selain soal protokol kesehatan, ia juga menegaskan, yang terpenting adalah pemerintah memperhatikan nasib para perkerja migran tersebut.

BACA JUGA:  Disebut Pernah Tiduri Wanita Lain, Alvin Faiz ke Larissa: Aku Benar-Benar Minta Maaf

Muhaimin menyatakan selama ini Kementerian Tenaga Kerja mempunyai program Desa Migran Kreatif. Program Desa Migran Kreatif ini, menurutnya, harus menjadi solusi bagi WNI yang habis masa kontrak mereka di luar negara dan kembali ke tanah air (purna PMI).

BACA JUGA:  Aktivis Islam Liberal Ini Minta UAH Tunjukan Bukti Transfer Donasi ke Palestina

“Prinsipnya, guna mencegah mereka kembali lagi ke luar negeri, apalagi secara ilegal, ekonomi daerah harus terus didorong tumbuh agar mereka bisa bekerja di tanah air,” tambah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Muhaimin menegaskan persoalan PMI ini memang kompleks dan harus ditangani dengan matang. Dirinya terus berkoordinasi dengan lembaga dan kementerian terkait, juga dengan komisi teknis di parlemen. Menurutnya, kompleksitas itu bukan hanya soal kepulangan yang memang harus benar-benar diawasi dengan ketat sehingga semua aman. Tetapi juga persoalan sosial ekonomi setelah kepulangannya yang harus dibenahi.

BACA JUGA:  Sejumlah Perusahaan Besar Gulung Tikar, Target Ekonomi Sri Mulyani Kurang Realistis

Menurut Muhaimin, para PMI yang bekerja di luar negeri adalah pilihan ekonomi yang rasional, karena bisa jadi di tanah air mereka susah mendapat pekerjaan. (khf/fin)