JAKARTA - Petugas partai dari PDIP yang tidak mau ikut aturan, dipersilakan keluar. Hal itu ditegaskan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. Tidak diketahui pasti, sindiran itu ditujukan kepada siapa.
"Apa yang disampaikan Megawati itu peringatan kepada seluruh kader secara umum. Bisa ke gubernur, bupati, wali kota bahkan presiden. Para kader tidak boleh merasa lebih besar dari partai. Karena mereka bisa seperti itu ya karena PDIP. Saya pikir cukup bagus untuk menertibkan kader-kader PDIP yang dinilai genit," ujar Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno di Jakarta, Senin (31/5).
Menurutnya, PDIP memiliki sistem komando tegak lurus kepada ketua umumnya. Megawati bisa menentukan masa depan kadernya bisa bertahan di PDIP atau tidak.
"Dibandingkan dengan partai-partai lain, PDIP agak berbeda. PDIP tidak segan memecat dan memberhentikan kader yang dinilai membelok, tidak bisa diatur, atau indisipliner. Sekalipun kadernya memiliki elektabilitas, popularitas dan tokoh penting di negara ini," paparnya.
"Kalau dibaca konteksnya, ini peringatan kepada Ganjar Pranowo dan calon-calon yang lain. Siapapun, tidak boleh merasa melebihi partai," imbuhnya.
Megawati, lanjutnya, juga pernah mengatakan Presiden Joko Widodo sebagai petugas partai. Artinya, kuasa partai lebih tinggi. "Partai itu di atas segala-galanya. Partai kapan saja bisa mencopot dan memberhentikan kader tersebut," tutur Adi.
Seperti diketahui, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri mengatakan kader yang tidak mau menjadi petugas partai dipersilakan keluar. Megawati juga menyinggung mantan kader PDIP yang pernah dipecatnya.
Megawati optimistis PDIP akan menjadi partai pemenang. Dia tidak perduli ada orang yang mencibirnya. Dia meminta semua kader tidak lemah dan bergerak membesarkan partai.(rh/fin)
