JAKARTA - PDP-Perjuangan dan Partai Gerindra diprediksi bakal berkoalisi pada Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Indo Barometer, M. Qodari menilai, koalisi dua partai ini hampir pasti, bahkan tinggal menunggu waktu diumumkan.
“Menurut saya hampir pasti, PDIP ini berkoalisi dengan Gerindra, bahkan istilahnya PDIP dengan Gerindra ini sudah kawin gantung begitu, tinggal menunggu peresmiannya saja pada tahun 2024 yang akan datang.” Ujar Qodari, Jumat (28/05).
Qodari menilai, PDI-P dan Gerindra memiliki kedekatan ideologi. Yaitu sama-sama mengusung ideologi nasionalis-proteksionis.
“Kedekatan ideologi antara PDIP dengan Gerindra sama-sama partai nasionalis proteksionis, itu istilah saya untuk menggambarkan suatu spektrum ideologi yang nasionalis yang berusaha memproteksi kalangan kelas menengah kebawah, berbeda dengan nasionalis pro kapital atau pasar bebas,” ungkap Qodari.
Qodari menjelaskan tentang sejarah hubungan PDIP dan Gerindra. Di mana ada kedekatan pribadi antara Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto yang bukan saja baru kemarin sore terjalin, melainkan memiliki kesejarahan yang panjang.
Dia menilai ada peran penting dari Megawati terhadap kepulangan Prabowo ke tanah air dari luar negeri.
“Hubungan kesejarahannya panjang, kepulangan Pak Prabowo ke Indonesia itu ada peran Ibu Mega dan Pak Taufik Kiemas almarhum dan menurut saya itu tidak bisa dilupakan dan tidak mungkin dilupakan,” bebernya.
Ketiga, kata Qodari, kedekatan pribadi antara Prabowo Subianto dengan Joko Widodo, walaupun rival 2 kali, sesungguhnya keduanya sangat dekat dan saling membantu satu dengan yang lain, ketika dibutuhkan.
“Nah ini 3 variabel yang menyebabkan koalisi PDIP dengan Gerindra itu hampir pasti,” jelas Qodari.
Qodari menambahkan, ada beberapa opsi formasi pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden jika PDIP dan Gerindra resmi berkoalisi. Kalau terjadi amandeman UUD 1945 maka Jokowi akan maju lagi menjadi Capres didampingi Prabowo sebagai Cawapresnya.
“Jadi Jokowi - Prabowo menuju 2024 yang akan datang dan kemungkinannya akan melawan kotak kosong karena kalau Jokowi dan Prabowo bergabung maka kemungkinan partai politik yang tersisa tidak bisa memenuhi syarat 20% pengajuan calon,” imbuh Qodari yang juga deklarator pasangan Jokowi-Prabowo 2024.
Namun, bila amandeman UUD 1945 tidak terjadi, maka sosok Prabowo Subianto akan dijadikan Capres disandingkan dengan calon wakil presiden dari PDIP. Soal siapa yang akan dimajukan masih menunggu analisa dan keputusan dari Ketua Umum PDIP.
“Opsi yang paling mungkin saat ini adalah Puan Maharani tetapi belum tau ya, karena perjalanan politik menuju pendaftaran calon bulan Juni 2023 masih 2 tahun lagi. Yang jelas bukan dengan Ganjar Pranowo karena Ganjar sudah dianggap offside dan bertentangan dengan PDIP Pusat,” pungkas Qodari. (dal/fin).
