JAKARTA - Pencurian data pribadi berisi informasi lengkap tentang 279 juta warga negara Indonesia (WNI) harus membangun kesadaran tentang urgensi penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang mumpuni.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, karena Indonesia sudah dalam era digital, pihaknya akan merekomendasikan percepatan pembangunan infrastruktur TIK sebagai prioritas untuk mewujudkan dan mendukung ketahanan siber.
"Kapasitas dan kapabilitas Infrastruktur TIK Indonesia memang belum mumpuni, karena target pembangunannya masih jauh dari rampung. Oleh pemerintah, pembangunan infrastruktur TIK ditargetkan rampung pada 2032," kata Bamsoet, Kamis (27/5).
Ia melanjutkan, karena rentang waktu penyelesaiannya masih butuh waktu lama, orang awam sekali pun bisa membayangkan gambaran tentang kapasitas dan kapabilitas infrastruktur TIK nasional saat ini.
Menurutnya, infrastruktur TIK di dalam negeri belum efektif mencegah pembobolan dan pencurian data. Bahkan juga belum mumpuni untuk merespons potensi ancaman atau insiden malicious software yang dikenal dengan sebutan malware.
Dan, oleh karena faktor terbatasnya kapasitas dan kapabilitas itu pula, masih terjadi kesenjangan digital. Hingga tahun ini, sekitar 12.548 desa atau kelurahan belum mendapatkan akses broadband 4G.
"Pencurian dan pembobolan data pribadi bukan cerita atau kasus baru. Pencurian dan jual beli data publik sudah lama berlangsung. Terkesan ada pembiaran sehingga pencurian data itu leluasa dilakukan. Sudah lama pula masyarakat mengeluhkan masalah ini, tetapi respon dari pihak berwenang amat minim, bahkan nyaris tidak ada sama sekali.," tandasnya. (khf/fin)
