JAKARTA - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat, kontribusi sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pada Produk Domestik Bruto (PDB) nasional baru 57 persen.
Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menilai, bahwa akselerasi pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang dilakukan oleh 20 kementerian dan lembaga (K/L) hingga saat ini belum optimal.
BACA JUGA: Ini Dia Biang Kerok Melonjaknya Harga Telur
"Program pengembangan UMKM tersebar di berbagai K/L, tapi belum optimal baik di 2020 maupun 2021," kata Suharso di Jakarta, Kamis (27/5/2021)."Kami juga ingin mendapatkan konfirmasi dari beberapa program Kementerian Koperasi dan UMK selaku kementerian teknis yang membawahi UMKM," sambungnya.
BACA JUGA: Soal Solidaritas untuk Palestina, Hendropriyono: Ngapain? Palestina juga Gak Terimakasih kok!
Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas, Pungky Sumardi menambahkan, kurang maksimalnya kontribusi UMKM lantaran terkendala proses pendampingan usaha, keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan pendampingan hingga bantuan permodalan.BACA JUGA: Kementerian PUPR: Jembatan Sei Alalak Rampung 2021
"Bantuan tersebut sebaiknya diberikan dalam kondisi bencana atau pascabencana melalui lembaga keuangan bank atau non-bank agar lebih efektif," kata Pungky.Berdasarkan evaluasi program di tahun lalu, kata Pungky, banyak K/L yang memberikan hibah model ke UMKM justru cenderung menimbulkan moral hazard karena tidak harus dikembalikan dan digunakan untuk keperluan yang berhubungan dengan usahanya.
"Ini menunjukkan proses pendampingan menjadi belum optimal karena dilakukan oleh K/L yang tidak memiliki tugas dan fungsi untuk pengembangan UMKM," pungkasnya. (der/fin)
