Komisi X: Guru Profesi Utama dan Harus Dijadikan PNS oleh Pemerintah

JAKARTA - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menegaskan bahwa target rekruitmen 1 juta guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (P3K) harus dikawal sepenuhnya. Hal ini juga harus menjadi fokus utama bagi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek).

Huda mengungkapkan hal tersebut dalam RDP Panitia Kerja (Panja) Pengangkatan Guru Tenaga Kerja Hororer menjadi Aparatur Sipil Negara (PGTKH-ASN) Komisi X DPR RI dengan akademisi.

BACA JUGA: Asyik, Tunjangan Profesi Guru Cair

“Ini harus dikawal sepenuhnya oleh Kemendikbud, semua masalah yang sudah terungkap oleh Panja ini harus menjadi consern bagi Kemendikbud untuk diurai satu persatu. Karena tantangan kita akan semakin rumit,” tegasnya.

Menurutnya, target kuota 1 juta guru yang baru terisi setengah juta ini harus dituntaskan di tahun ini. Sehingga tidak akan berlarut-larut hingga tahun 2022.

Lebih lanjut, Huda juga mempertegas bahwa profesi guru adalah profesi yang harus diutamakan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dibanding profesi lainnya.

BACA JUGA: Ribuan Honorer Pemkot Bakal Dapat THR

Ia menilai, guru merupakan profesi paling utama yang menjadi concern Panja Pengangkatan Guru Tenaga Kerja Hororer menjadi Aparatur Sipil Negara (PGTKH-ASN).

“Khusus guru saya kira profesi yang paling utama dan harus dijadikan pegawai PNS oleh pemerintah, ini menjadi concern kita karena itu Panja ini akan terus mendorong itu semuanya,” bebernya.

BACA JUGA: Pencairan THR di Pemprov Sudah Bisa Diproses

Senada, Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Kadafi juga berpendapat bahwa permasalahan guru honorer ini harus segera diselesaikan sehingga ke depannya, pemerintah dapat melakukan langkah lanjutan seperti dengan meningkatkan kompetensi dan potensi agar sumber daya guru nantinya benar-benar berkualitas.

BACA JUGA: Pelaku Mafia Tanah di Jakarta Diringkus Polisi 

“Kita tahu bahwa hampir (semua) negara-negara maju hari ini itu sangat ditolong sama perencanaan SDM yang cukup matang. Nah, ini yang harus kita dorong bersama agar tidak lagi berlarut-larut dalam proses,” tandasnya. (khf/fin)