JAKARTA - Kementerian investasi memfasilitasi penyelesaian proyek mangkrak di Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal itu merupakan amanat langsung dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kepada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk memfasilitasi investor menyelesaikan hambatan dalam realisasi rencana investasi di daerah.
Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Imam Soejoedi menemui langsung para pelaku usaha di Provinsi NTT kemarin sore (22/5) yang menghadapi berbagai kendala investasi. Dalam pertemuan tersebut, beberapa hambatan yang teridentifikasi antara lain terkait infrastruktur, tumpang tindih perizinan, pembebasan lahan, dan kebijakan sektoral.
Kementerian Investasi akan terus berkomitmen membantu investor menyelesaikan permasalahannya yang tentunya akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah saat implementasinya nanti.
Imam menjelaskan bahwa selain memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi investor, Kementerian Investasi juga berkomitmen dalam merealisasikan investasi pelaku usaha PMA dan PMDN yang dalam tahap minat investasi maupun yang telah mendapatkan perizinan. Hal lain yang juga menjadi prioritas Kementerian Investasi adalah mendorong percepatan usaha yang menghasilkan devisa dan penciptaan lapangan kerja, mempercepat kolaborasi antara pengusaha dengan UMKM.
“Kita akan bantu maksimal, namun pengusaha harus mampu mendorong perekonomian lokal dan regional. Pelaku usaha harus memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya kepada pelaku usaha dimana proyek tersebut berada untuk bisa berkolaborasi, berkembang dan sukses bersama,” ujar Imam, dikutip dari keteranangan tertulisnya, Minggu (24/5).
Imam mengindikasikan dulunya banyak investor asing masuk ke daerah, kurang memberikan kesempatan kepada pelaku usaha di daerah lokasi proyek.
“Dari mulai sektor engineering, konstruksi, sub kontraktor, supply chain, sampai dengan catering-nya diberikan kepada anak perusahaan atau pemegang saham nya dari negara tersebut. Jadi yang mendapatkan pekerjaan hanya perusahaan itu-itu saja,” tambah Imam.
Untuk itu, kata dia, pemerintah mendorong kolaborasi investor dengan pengusaha dan UMKM lokal agar terjadi perputaran uang di daerah tersebut. Tentunya pengusaha daerah yang professional dan memiliki kapasitas serta kapabilitas baik. (git/fin)
