Akhir Polemik TWK KPK

JAKARTA - Polemik tidak lolosnya 75 pegawai Komisi Anti Korupsi dalam mengikuti Tes Wawasan Kebangsaan harus disudahi. Terlebih, ada isu yang seolah-olah menampatkan pegawai yang tidak lolos sebagai perbedaan sikap antara Presiden Jokowi dengan Ketua KPK Firli Bahuri.

Anggota Komisi III DPR RI Eva Yuliana mengatakan, pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan belum tentu diberhentikan perlu diapresiasi "Menurut saya sudah pas dan tepat,” ujar Eva, Rabu (19/5).

BACA JUGA: Jokowi Minta 75 Pegawai KPK Ikut Pendidikan Wawasan Kebangsaan

Menurutnya, 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes tersebut bagaimana pun sudah lama mengabdi. Maka semestinya, pegawai tersebut tetap dihargai dan diberikan perhatian.

“Saya mendorong agar pimpinan KPK dan Dewas KPK bisa menindaklanjuti arahan Presiden. Beliau telah membuka kebuntuan dan menjawab polemik perihal peralihan status pegawai KPK menjadi ASN,” kata Legislator NasDem tersebut.

Eva juga mengatakan hasil tes wawasan kebangsaan harus menjadi bahan evaluasi baik bagi institusi KPK maupun pegawai yang tidak lolos TWK.

BACA JUGA:  Indomaret Polisikan Karyawan, LaNyalla : Wajar Karyawan Kecewa Karena Tidak Mendapatkan Haknya

Ia sependapat dengan kebijakan presiden. Dia berharap, semua pihak bisa tetap fokus dan mencermati detil persoalan yang ada secara holistik dan integral.

“Saya mendukung sikap Presiden Jokowi. Menurut saya sikap Presiden Jokowi sedang dan telah menerapkan kepemimpinan modern, yang mengutamakan check and balances, di situ ada keterbukaan ruang demokratis yang tetap dijaga dan dipatuhi bersama," tuturnya.

BACA JUGA:  Timnas Indonesia Belum Adaptasi dengan Suhu Udara di Dubai

Ia menambahkan, Presiden mampu secara apik menyeimbangkan antara peran ASN dengan peran penegak hukum termasuk proses rekrutmennya.

"Tidak boleh sepenggal-sepenggal. Bagaimana pun ASN punya mekanisme dan aturan perundangan yang perlu dipatuhi bersama. Demikian pun, penegak hukum juga punya mekanisme dan aturan perundangan yang menyertakan standar profesionalisme, independensi, integritas, dan disiplin sendiri," tandas Eva. (khf/fin)