JAKARTA - Sebanyak 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak memenuhi syarat dalam asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) melaporkan lima pimpinan lembaga antikorupsi ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Selasa (18/5).
Kelima pimpinan, yakni Firli Bahuri, Alexander Marwata, Nawawi Pomolango, Lili Pintauli Siregar, dan Nurul Ghufron dilaporkan ke Dewas KPK lantaran diduga melanggar kode etik bahkan bertindak sewenang-wenang dalam proses alih status pegawai menjadi ASN.
BACA JUGA: 75 Pegawai Tak Lulus TWK Laporkan Pimpinan ke Dewas KPK
Penyidik senior KPK sekaligus salah seorang pegawai yang menjadi pelapor, Novel Baswedan mengaku sedih dengan pelaporan ini. Hal ini lantaran, lima pimpinan KPK seharusnya merupakan sosok-sosok berintegritas."Hari ini kami sebenarnya kembali bersedih. Bersedihnya karena kami harus melaporkan Pimpinan KPK. Seharusnya pimpinan KPK itu kan dalam integritas tentunya baik, harusnya begitu. Tapi dalam beberapa hal yang kami amati itu ada hal-hal yang sangat mendasar dan kemudian kami lihat sebagai masalah yang serius," kata Novel, Selasa (18/5).
BACA JUGA: Eks Pimpinan Sebut Alih Status ASN Pegawai KPK Perlu Ditunda
Novel mengatakan, pelaporan ini perlu dilakukan untuk menghentikan tindakan sewenang-wenang dan tidak jujur yang dilakukan pimpinan KPK dalam proses alih status pegawai. Novel menduga terdapat upaya menyingkirkan sejumlah pegawai tertentu melalui TWK."Kemudian membuat seolah-olah ada proses yang, orang-orang yang harusnya adalah pegawai-pegawai berlaku baik, yang berprestasi, justru malah dibuat seolah-olah tidak lulus atau tidak memenuhi syarat. Sekali lagi tadi kami katakan bahwa, kenapa kami bersedih, karena perilaku atau suatu pelanggaran kode etik berat atau kode etik yang serius ini terjadi bukan baru pertama kali," katanya.
BACA JUGA: Jokowi Minta 75 Pegawai KPK Ikut Pendidikan Wawasan Kebangsaan
Novel mengaku, para pegawai berharap pimpinan KPK merupakan orang-orang yang menjaga etika profesi dan integritasnya. Ditekankan, nilai etika dan integritas sudah sepatutnya menjadi basis dalam upaya pemberantasan korupsi."Oleh karena itu sekali lagi saya katakan ini suatu keprihatinan dan kami berharap Dewas bisa berlaku profesional mungkin demi kebaikan dan demi kepentingan pemberantasan korupsi yang lebih baik," katanya.
Seperti diketahui, TWK pegawai KPK menuai polemik lantaran memuat soal yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pemberantasan korupsi.
BACA JUGA: Polrestro Jakbar Bongkar Pabrik Rumahan Ekstasi Palsu
Di antara pertanyaan yang muncul yakni pandangan pegawai seputar FPI, Muhammad Rizieq Shihab, HTI, alasan belum menikah, kesediaan menjadi istri kedua, doa qunut dalam salat, hingga LGBT.TWK yang diikuti 1.351 pegawai KPK itu sukses menyingkirkan 75 pegawai berintegritas semisal penyidik senior Novel Baswedan, Ketua Wadah Pegawai KPK yang juga penyidik Yudi Purnomo Harahap, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti-Korupsi KPK Giri Suprapdiono, dan Kasatgas KPK Harun Al-Rasyid. Mereka dinyatakan TMS berdasarkan tes tersebut. (riz/fin)
