Stakeholder Bandara Soetta, Solid Jalankan Aturan Peniadaan Mudik

HomeNewsStakeholder Bandara Soetta, Solid Jalankan Aturan Peniadaan Mudik

 

JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI), Puan Maharani mengapresiasi seluruh stakeholder Bandara Internasional Soekarno Hatta (Soetta), yang secara konsisten menjalankan aturan peniadaan mudik.

“Saya mengapresiasi, berterima kasih kepada seluruh instansi terkait, TNI/Polri, dan bahwa pada kesempatan yang memang kita harus sama-sama solid, bergotong royong dalam mengantisipasi pengendalian Covid-19,” ujar Puan, dikutip dari keterangan tertulisnya, Kamis (13/5).

Lebih lanjut, Puan menuturkan, seluruh instansi terkait harus sungguh-sungguh mengawal ketentuan peniadaan mudik 6 – 17 Mei 2021.

“Dari laporan Kemenhub, memang kondisi penumpang [di Bandara Soekarno-Hatta] sangat turun, bahkan mungkin kurang lebih hanya 10 persen dari biasanya. Pada kesempatan ini, saya meminta seluruh instansi dan jajaran terkait, TNI/Polri, untuk sungguh-sunguh mengawal peniadaan mudik,” tegasnya.

Puan menambahkan, seluruh instansi di Bandara Soekarno-Hatta harus dapat melakukan pengendalian dan antisipasi periode arus balik pada H+2 hingga H+6.

“Bandara Soekarno-Hatta menjadi tempat penting dalam mengendalikan Covid-19,” tuturnya.

Senada, President Director PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin mengatakan perseroan selaku operator bandara bersama dengan seluruh stakeholder akan meningkatkan koordinasi dan kesolidan dalam melakukan pengendalian dan antisipasi kedatangan penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta pada H+2 dan H+6.

“AP II bersama seluruh stakeholder berkomitmen menerapkan protokol kesehatan setiap saat. Koordinasi ditingkatkan untuk mengantisipasi kedatangan penumpang pesawat pada H+2 dan H+6,” jelasnya.

“Jumlah penumpang pesawat hanya sekitar 10 persen dari kondisi sebelum adanya peniadaan mudik, karena yang melakukan perjalanan hanya masyarakat yang dikecualikan dari larangan perjalanan. Namun demikian, protokol kesehatan harus tetap dijalankan dengan ketat dan prosedur harus dipenuhi,” ujar Awaluddin.

Seperti diketahui, periode peniadaan mudik ditetapkan pada 6 – 17 Mei 2021. Pada periode tersebut, pelaku perjalanan yang dikecualikan dari larangan perjalanan lintas kota/kabupaten/provinsi/negara adalah pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan nonmudik.

Keperluan mendesak tersebut yakni: bekerja/perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi satu orang anggota keluarga dan kepentingan persalinan yang didampingi maksimal dua orang. (git/fin)

Baca Juga

Berita Terbaru