Pegawai Berprestasi KPK Heran TWK Jadi Syarat Alih Status ASN

Menurut penuturan Sujanarko, sejak awal isu alih status dibahas, asesmen tidak digunakan untuk proses seleksi. "Setiap sosialisasi kepegawaian bahkan di rapat dengan struktural asesmen itu digunakan untuk mapping. Kedua rapat-rapat selama terkait rencana pembuatan Peraturan KPK tentang asesmen, itu tidak ada unsur asesmen yang digunakan untuk nonaktif," kata Sujanarko saat berbicara di kanal YouTube Haris Azhar, dikutip Rabu (12/5). Hal tersebut aneh, ucap Sujanarko, lantaran sejumlah pemangku kepentingan mulai dari Presiden, Menteri, Mahkamah Konstitusi, setuju proses alih status pegawai menjadi ASN dilakukan tanpa asesmen. "Semua stakeholders itu rela, setuju tidak perlu ada asesmen, semua dari pegawai KPK menjadi ASN. Lah kok aneh organisasi yang diberi fasilitasi seluruh stakeholder dengan mudah dipindahkan ke ASN, kira-kira kok justru punya niat untuk menghentikan yang 75 orang," kata Sujanarko. Dia pun menduga tes wawasan kebangsaan ini sengaja untuk menyingkirkan tertentu di internal KPK. Sujanarko mengatakan bahwa ke-75 pegawai yang tidak lolos dan dinonaktifkan pernah berkonflik terkait dengan idealisme KPK. Selain itu, Sujanarko pun menantang empat pimpinan KPK selain Firli Bahuri yakni, Alexander Marwata, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango, dan Lili Pintauli SIregar untuk lebih menonjolkan hati nurani. Keempat pimpinan lainnya harus lebih berani. Pasalnya, dalam membuat keputusan di KPK bersifaat kolektif kolegial, bukan dikendalikan oleh satu orang saja. "Saya tantang di forum ini (YouTube Harus Azhar), empat pimpinan yang lain itu lebih menonjolkan hati nurani lah. Harus lebih berani. Publik menurut saya harus menagih mereka, karena gaji mereka sudah besar, loh," katanya. Diketahui, Sujanarko masuk dalam daftar 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan dan dinonaktifkan. Sujanarko sendiri merupakan penggawa KPK berprestasi lantaran pernah menerima penghargaan Satyalancana Wira Karya dari Presiden Joko Widodo pada 2015. (riz/fin)