Kuota Haji Belum Pasti, Jokowi Diminta Lobby Arab Saudi

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid meminta Presiden Jokowi dan Pemerintah Republik Indonesia (RI) segera mengkomunikasikan dan melobby pemerintah Arab Saudi. Hal ini setelah Kementerian Haji & Umrah Saudi menyatakan akan membuka pelaksanaan ibadah haji 2021 untuk warga dari luar Arab Saudi.

BACA JUGA:  Forhati Minta KPK Terbuka ke Publik Terkait Tes ASN

HNW sapaan akrab Hidayat Nur Wahid menuturkan, meski akan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat dan dengan kuota terbatas dan setelah divaksin covid-19, kebijakan pemerintah Arab Saudi ini patut disyukuri.

BACA JUGA:  Soal SK Penonaktifan Pegawai KPK, Novel Baswedan: Kami Akan Melawan!

Setelah sebelumnya, pada tahun 2020 lalu, ibadah haji hanya dibuka untuk Warga lokal Arab Saudi dan ekspatriat yang ada disana, akibat pandemi Covid-19 yang melanda dunia.

“Alhamdulillah, kebijakan ini patut disyukuri bersama. Dan penting bagi pemerintah Indonesia untuk segera melakukan komunikasi dengan pihak Arab Saudi terkait dengan kuota jemaah haji dari Indonesia," kata HNW lewat keterangan resmi yang diterima, Selasa (11/5).

BACA JUGA:  Novel Baswedan: Asesmen TWK untuk Menyeleksi Pegawai KPK Tindakan Keliru

Ia melanjutkan, sudah selayaknya sebagai negara mayoritas muslim terbesar di dunia, Indonesia memperoleh kuota yang layak. Karena sudah menumpuknya jumlah calon Jemaah Haji, yang akan semakin memanjang daftar antreannya. Apalagi, jika tahun ini Indonesia tidak mendapatkan izin memberangkatkan calon Jemaah Haji.

BACA JUGA:  Beredar SK Pimpinan KPK Soal Pegawai Tak Lulus TWK, Novel Baswedan cs Dinonaktifkan?

Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa komunikasi dan lobbby perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia sesegera mungkin. Bahkan, menurutnya, bila perlu komunikasi dilakukan di level antar kepala negara, sehingga dapat lebih efektif.

“Dan mumpung masih di bulan Ramadan, penting menteri agama untuk segera melakukan lobby tingkat tinggi itu. Bahkan, lebih baik lagi apabila Presiden Joko Widodo berkomunikasi langsung dengan Raja Salman terkait hal tersebut," tembahnya.

BACA JUGA:  Pelayanan Bandara Internasional Soekarno Hatta dan Pelabuhan Tanjung Priok Tetap Berjalan

Jangan sampai, Indonesia hanya memperoleh kuota yang sedikit atau bahkan sama sekali tidak mendapat kuota akibat komunikasi tidak dijalankan dengan baik. "Malaysia saja sudah mengupayakan untuk mendapatkan tambahan kuota dan izin berhaji ketika PM Muhyidin dari Malaysia menyampaikannya ke Raja Salman dan putra Mahkota Muhammad bin Salman,”tandasnya. (khf/fin)