433 Desa Belum Tersetrum Listrik, Inpres Bakal Dikebut

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) tengah mengkaji pembentukan Instruksi Presiden (Inpres) terkait percepatan penyediaan akses kelistrikan di desa yang belum teraliri listrik.

BACA JUGA:  Dirjen Linjamsos Sebut Pengadaan Bansos Sembako Covid-19 Tanggung Jawab Juliari Batubara

Asisten Deputi Energi Kemenko Marves Ridha Yasser mengatakan, kajian pembentukan inpres itu merupakan tindak lanjut dari program percepatan penyediaan akses kelistrikan di desa belum berlistrik. Tercatat, masih ada 433 desa gelap gulita di seluruh Indonesia.

BACA JUGA:  Komunitas B2W Protes Wacana Peniadaan Jalur Sepeda Permanen di Jakarta

"Atas beberapa pertimbangan, program tersebut perlu ditingkatkan menjadi inpres untuk men-generalisasi dan memperluas area cakupan akses kelistrikan di desa yang belum berlistrik di seluruh Indonesia," kata Marves di Jakarta, Selasa (11/5/2021).

Kabid Partisipasi dan Kerjasama Energi Kemenko Marves Trinaldy Konnery menuturkan ada tantangan dalam mewujudkan target kelistrikan ini. Pasalnya, masyarakat berharap mendapat aliran listrik dari PT PLN (Persero).

BACA JUGA:  Tengku Zul Meninggal, Gus Umar Heran Ada Kelompok yang Senang

"Masyarakat yang dialiri listrik bukan dari PLN, berharap dapat dialiri listrik yang bersumber dari PLN," ujarnya.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, terdapat 346 desa gelap gulita. Sementara itu, rencana pengembangan akses kelistrikan dari 346 desa tersebut terdiri dari 24 desa tersambung dengan grid dan 37 desa dihubungkan melalui mini-grid.

BACA JUGA:  Tengku Zul Meninggal, Denny Siregar: Sebangsat Apapun Dia, Jika Meninggal Saya Doakan

"Sedangkan, mayoritas atau 285 desa akan disuplai melalui Alat Penyalur Daya Listrik (APDAL). Data Kementerian ESDM juga menyebut jumlah desa yang tidak gelap gulita, namun menggunakan listrik non-PLN sebanyak 8.000 desa," pungkasnya. (der/fin)