Soal Haji, Tunggu Aturan Operasional Arab Saudi

JAKARTA - Pemerintah Arab Saudi memastikan akan menyelenggarakan ibadah haji tahun 2021, meski masih dalam pademi COVID-19. Namun, akan ada aturan khusus yang akan diterapkan agar pelaksanaannya dapat menjamin kesehatan dan keamanan jamaah.

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Agama menyambut baik keputusan Pemerintah Arab Saudi. Pemerintah pun kini menunggu rencana operasional ibadah haji dari Arab Saudi.

BACA JUGA:  OTT KPK di Nganjuk Dipimpin Kasatgas Tak Lulus TWK, ICW Bereaksi Keras

Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Khoirizi mengaku bersyukur dengan keputusan Pemerintah Arab Saudi. Namun, pihaknya akan menunggu rencana atau aturan selanjutnya yang ditetapkan Pemerintah Arab.

"Kita tentu bersyukur dengan pengumuman dari Saudi bahwa tahun ini ada penyelenggaraan haji. Namun, Saudi baru memastikan adanya penyelenggaraan haji, belum mengumumkan rencana operasionalnya," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/5).

BACA JUGA:  PSSI Restui Raffi Ahmad Ganti Nama Cilegon FC, Netizen Singgung Ratu Tisha

Dikatakannya, pihaknya akan langsung berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menyiapkan mitigasi-mitigasi pelaksanaan ibadah haji di masa pandemi.

"Saudi dalam pengumumannya menyebutkan bahwa rencana operasional haji tahun ini akan diumumkan di lain waktu. Kita akan segera koordinasikan terkait rencana operasionalnya ini," ungkapnya.

Menurutnya, penjelasan Pemerintah Arab terkait rencana operasional haji 1442 H sangat penting. Sebab, hal itu akan menjelaskan bagaimana skema penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

"Apakah haji tahun ini akan digelar seperti tahun lalu, hanya diikuti oleh warga Saudi atau epkspatriat yang ada di sana? Atau ada izin untuk pemberangkatan jemaah dari negara luar Saudi, termasuk Indonesia?," ujarnya.

BACA JUGA:  Hasil Liga Inggris: Kemenangan MU Tunda Pesta Juara Man City

Dikatakannya, apapun keputusan Arab Saudi, Kemenag siap menerima dan menindaklanjutinya. Apalagi, pihaknya bersama Komisi VIII DPR juga sudah melakukan sejumlah persiapan termasuk membahas potensi kenaikan biaya haji.

Pun demikian dengan skenario pemberangkatan sudah dibahas dan siapkan oleh tim manajemen krisis penyelenggaraan ibadah haji yang dibentuk oleh Menag. Skema itu disiapkan dalam beberapa skenario, mulai dari pembatasan kuota 50 persen, 30 persen, 25 persen, bahkan hingga 5 persen.

"Jemaah haji Indonesia juga sudah mulai mengikuti program vaksinasi yang dilakukan Kementerian Kesehatan. Jadi, jika nanti memang ada pemberangkatan, mereka sudah memenuhi syarat vaksinasi yang diharuskan Saudi karena masih dalam kondisi pandemi," katanya.(gw/fin)